DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan menara dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertrmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan - Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 201: tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; umum; perundang-undangan yang Ie oih tinggi dan kepentingan bertentang ill dengan PeraturanTelekomunikasi,

a.bahwa Penyelenggaraan vlenara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ketapang telah ditetapkan c engan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013;
b.bahwa materi muatan ketencuan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 201J tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Meninbang BUPATI KETAPANG, TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMCR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSl PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMATTUHANYAN( lvrAHA ESA BUPATI KETAPANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATJ:.,N KETAPANG . NOMOR 5 TAHUN 2C 19 ••

Pasal 45

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara dikenakan Retribuei Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 2.970.000,00 per tahun per menara. Ketentuan Pasal 45 dalam Peraturan Daerah Ncmor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal I RETRIBUSIPENYELENGOARAAN MENA..~... DAN PENGENDALIAN MENARA TEIBKOMUNIKASJ. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG Menetapkan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN : dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG Dengan Persetujuan Bersama Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat n di Kalimanzan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan -dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1959 tentang2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETA JANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( S) J {2019) LEMBARA...'l\lDAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHl N 2019 NOMOR 5 F'ARHli.N TTD Diundang'can di Ketapang pada tanggal 16 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, MARTIN RANT AN TTD BU~ATIKETAPANC, Ditetapkan d Ketapang pada tanggal 16 Januari 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah <an pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dn ndangkan. Pasal I1

Pasal 45

a.Besamya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut : RPMT = TP x TR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Me '1ara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi
b.Tingkat penggunaan jasa merupakan jum.lah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang clitanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lam berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
c.Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengendalian dan peu gawasan.
d.Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi-yang terutang. Pasal I II. PASALDEMI PASAL I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna penyelenggaraan ) ang baik, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta rneningkatkan kualitas dari pelayanan yang prima. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah mempunyai hak untuk melaksanakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, karena merupakan objek retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hokum karena - bertentangan dengan Pasal 28 d dan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, dan Surat Direk:tur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209 /PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 5 TAHUN20,9 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 17 TAHUN2013 TENTANGPENYELENGGARAANMENARADAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI. •I ·, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 78 Pasal II Cukupjelas No URAJAN SATUAR JUMLAHHARI HARGA SATUAN JUMLAH 1 Ti:ansnortasi 1 Tim 108 harl Ro. 2.D00.000 Rn. 21(5,000.000 2 Uanz Harian 3 Oranz 108 hari Ro. 800.000 Rn. 259.200.000 3 ATK 1 Tahun Rp. 6.000.000 Rn. 6.000.000 Total Biava 0Eera.sional 2er Tahun Ro. Rn. 481.200.000 Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun Rp. Rp. 2.970.370 {162 menara) Pembula.tan Ru. 2.970.000.
a.cransportasi:
b.uang makan;dan
c.alat tulis kantor.
f.Dalam perhitungan tarif tunggal setiap menara dikenakan tarif yang sama meskipan kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata untuk seluruh menara yak:ni total biaya dibagi jumlah menara.
g.Perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi sebagai berikut: Jumlah kunjungan ke menara per tab.un :: 162 x 2 kali = 324 kunjungan Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka 324 kunjungan dibutuhkan 108 hari kerja Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut:
e.Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan berupa tarif tunggal dengan komponen biaya sebagai berikut . . ... _ •

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…