DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kriteria Cagar Budaya, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Registrasi Cagar Budaya, Pemilikan dan Penguasaan, Penemuan dan Pencarian, Pelestarian, Pengelolaan, Tim Ahli Cagar Budaya, Penyimpanan dan Perawatan Cagar Budaya di Museum, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melestarikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pengaturan, perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan cagar budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang mampunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Cagar Budaya.
5.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Caga Budaya.
6.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
7.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
9.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
15.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
16.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
17.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
18.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
20.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
21.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya.
22.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
25.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjangusianya.
26.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
27.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 2

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b.mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 3

Benda Cagar Budaya dapat:

a.berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b.bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c.merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 4

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b.berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 5

Struktur Cagar Budaya dapat:

a.berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b.sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 6

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

a.mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 7

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b.berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d.memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e.memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
f.memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
1. a.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
2. b.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
3. c.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
4. d.menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
5. e.menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
6. f.memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
7. g.menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
8. h.melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
9. i.mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
2. b.mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dalam wilayah;
3. c.menghimpun data Cagar Budaya;
4. d.menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. e.menetapkan dan mecabut status Cagar Budaya;
6. f.membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. g.menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. h.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. i.mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. j.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum;
11. k.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia dibidang kepurbakalaan;
12. l.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
13. m.memindahkan atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
14. n.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya;
15. o.menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. p.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB IV

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.
(2)Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
(3)Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
(4)Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
(5)Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
(6)Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
(2)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
(3)Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerja sama dengan Dinas.
(4)Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…