DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kewenangan, Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban, Bentuk Badan Usaha, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pemberdayaan Usaha, Insentif Daerah dan Kemudahan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, Pengendalian Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing perlu diciptakan suatu iklim Penanaman Modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Ketapang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perencanaan Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
11.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Kerja Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821);
12.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ketapang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Ketapang.
9.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau daerah lainnya yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Ketapang.
10.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Ketapang.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
15.Pengembangan Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan prilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan
16.Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
17.Peluang Penanaman Modal adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanaman Modal.
18.Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal, serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
19.Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
20.Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
21.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan.
22.Satuan Tugas adalah Satuan Tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, menengah dan besar setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
23.Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
25.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
26.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
27.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28.Laporan kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
29.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
30.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
31.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
32.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
33.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten.
34.Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.

BAB II

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penyelenggaraan Penanaman Modal dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal di Daerah;
2. b.menetapkan kebijakan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal skala Daerah;
3. c.merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pegembangan Penanaman Modal;
4. d.melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
5. e.melakukan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal meliputi:
  1. 1.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup;
  2. 2.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
  3. 3.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi; dan
  4. 4.penyusunan peta investasi Daerah dan potensi sumber daya Daerah, yang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan sumber daya manusia dan pengusaha di Daerah.
6. f.memberikan dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang Penanaman Modal;
7. g.melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal di Daerah;
8. h.melakukan koordinasi dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
9. i.melakukan koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi Daerah;
10. j.memberikan Izin Usaha kegiatan Penanaman Modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
11. k.melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;
12. l.melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian Penanaman Modal di Daerah;
13. m.pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha Penanaman Modal dan realisasi proyek Penanaman Modal Daerah;
14. n.melakukan pemutakhiran data dan informasi Penanaman Modal Daerah;
15. o.melakukan pembinaan dan pegawasan pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal;
16. p.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada dunia usaha dan masyarakat; dan
17. q.melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
(2)Jaminan kepastian hukum bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memperoleh perlakuan yang sama dan adil ketika melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
2. b.mendapatkan hak kepastian hukum;
3. c.mendapatkan informasi yang terbuka dibidang usaha yang dijalankan;
4. d.mendapatkan hak pelayanan; dan
5. e.mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan dan/atau realisasi Penanaman Modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

a.hak kepastian hukum;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal berkewajiban:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti program rencana strategis pembangunan Daerah dan dalam pelaksaaannya menyesuaikan dengan program prioritas Daerah;
c.membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Bupati;
d.mengakui dan menghormati tradisi budaya dan hak adat masyarakat setempat;
e.Penanam Modal yang berkantor pusat di luar Kabupaten Ketapang wajib membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Kabupaten Ketapang;
f.Setiap pelaku usaha yang melakukan Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Daerah;
g.memprioritaskan bekerjasama dengan badan usaha lokal/Daerah/pengusaha lokal/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha operasional Penanaman Modal;
h.penanam modal wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerja kepada Pemerintah Daerah;
i.bagi perusahan produksi wajib melaporkan hasil produksinya kepada Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada publik; dan
j.memprioritaskan pembelian bahan bakar minyak untuk kebutuhan usaha melalui depot penyediaan bahan bakar di wilayah usaha;
k.menaati ketentuan dalam melaporkan kendaraan operasional untuk kegiatan usaha yang berasal dari luar Daerah atau teregistrasi di daerah lain, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah tempat usaha.
l.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan lain-lain yang merugikan masyarakat dan Negara;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

BENTUK BADAN USAHA

Pasal 9

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
(3)Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
1. a.mengambil sebagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. b.membeli saham; dan
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah dengan cara sebagai berikut:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan iklim Penanaman Modal;
b.menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
c.memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha dan peningkatan kapasitas usaha mikro kecil, menengah dan koperasi terkait Penanaman Modal;
d.menyederhanakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
e.sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Penanaman Modal.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…