DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PRINSIP DAN TUJUAN; HAK DAN KEWAJIBAN ANAK; IDENTITAS ANAK; PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK; PERWALIAN; PENGANGKATAN ANAK; PARTISIPASI ANAK; KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB; FORUM ANAK; KABUPATEN LAYAK ANAK; KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH; PEMBIAYAAN; LARANGAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika kehidupan sosial di Kabupaten Ketapang terus berkembang dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk anak-anak, dimana masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran sehingga diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif, sinergi dan terpadu lintas sektor;
c.bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Formsof Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
19.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
21.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Chlid Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
25.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan United Nation’s Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
26.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
27.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
28.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
29.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kejahatan, keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
8.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9.Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial dan/atau politik, termasuk apabila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
10.Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
11.Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
12.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
13.Anak balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
14.Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
15.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
16.Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
17.Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
18.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
19.Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
20.Anak yang tereksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan/atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
21.Anak yang tereksploitasi seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
22.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
23.Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak.
24.Anak korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
25.Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
26.Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
27.Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
28.Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
29.Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
30.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah/pemerintah daerah dan negara.
31.Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
32.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
33.Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
34.Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) tahun.
35.Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
36.Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh berkembang secara wajar.
37.Usaha kesejahteraan sosial anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
38.Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
39.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
41.Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga sedarah lain yang dipercaya oleh Anak.
42.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
43.Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
44.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia, secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
45.Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial.
46.Napza adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
47.Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak diselengarakan berdasarkan prinsip:

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan yang baik bagi anak (baik secara fisik dan mental);
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang berkualitas, beriman, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

a.mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
b.untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
c.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
d.untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
e.mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
f.memperoleh pelayanan kesehatan;
g.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
h.menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
i.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi demi pengembangan diri;
j.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
k.memperoleh perlindungan dari bahaya napza, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
l.berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; dan
m.memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali dan guru, masyarakat dan lingkungannya;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

IDENTITAS ANAK

Pasal 6

(1)Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4)Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 7

(1)Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa.
(2)Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
(3)Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
(3)Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB V

PERWALIAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan orang tua/keluarga berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak yang terdiri atas:
1. a.anak dalam kandungan;
2. b.anak balita;
3. c.anak usia sekolah;
4. d.anak terlantar dan jalanan; dan
5. e.anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
(2)Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.kebijakan, program dan mekanisme tentang:
  1. 1.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan system informasi data anak;
  2. 2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah meliputi eksploitasi dan penelantaran;
  3. 3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang bermasalah dengan hukum, perlakuan salah, exploitasi dan penelantaran meliputi: a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; b) kelangsungan layanan pendidikan; c) layanan psikososial; dan d) layanan bantuan hukum.
  4. 4.penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi: a) konseling; b) pendidikan pengasuhan anak; c) mediasi keluarga; dan d) dukungan ekonomi.
2. b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
  1. 1.hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
  2. 2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
3. c.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
4. d.tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
  1. 1.kesehatan;
  2. 2.pendidikan;
  3. 3.psikososial;
  4. 4.pengasuhan; dan
  5. 5.bantuan hukum.
5. e.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
(3)Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945