DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Fungsi, dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak, Kewajiban, dan Kewenangan, Standar Perpustakaan, Pembentukan Perpustakaan, Jenis Perpustakaan, Organisasi Profesi, Pendanaan, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Naskah Kuno, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6.Perpustakaan Kabupaten yang selanjutnya disebut Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
7.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
8.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
9.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di Daerah.
10.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi Perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
14.Perpustakaan umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
15.Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lain.
16.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
17.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
18.Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
19.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
20.Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan.
21.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan Perpustakaan.
22.Tenaga teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
23.Pemustaka adalah penguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
25.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
26.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
27.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
28.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan khasanah budaya Daerah.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
30.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
31.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana, dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

a.memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat;
b.menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
c.meningkatkan kegemaran membaca; dan
d.memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

a.perencanaan;
b.kelembagaan perpustakaan;
c.pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
d.sarana dan prasarana Perpustakaan;
e.pelayanan Perpustakaan;
f.tenaga Perpustakaan;
g.akreditasi dan sertifikasi Perpustakaan; dan
h.pembudayaan kegemaran membaca.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling atau bentuk layanan Perpustakaan lainnya.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
1. a.membentuk Perpustakaan Daerah dan/atau Perpustakaan umum, serta memberikan pelayanan Perpustakaan secara digital;
2. b.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
3. c.menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
4. d.menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
5. e.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
6. f.membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah;
7. g.mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat melakukan kerja sama/kemitraan dengan penulis atau para pemangku kepentingan dibidang Perpustakaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
c.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d.menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Madya;
e.menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan; dan
f.mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Standar Perpustakaan terdiri atas standar:
1. a.koleksi Perpustakaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.pelayanan Perpustakaan;
4. d.tenaga Perpustakaan;
5. e.penyelenggaraan; dan
6. f.pengelolaan.
(2)Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan Perpustakaan.
(3)Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…