DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Rumah Kos, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat tinggal;
b.bahwa dengan perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kos;
c.bahwa rumah kos sebagai hunian alternatif perlu diatur penyelenggaraannya sehingga memberikan kenyamanan dan kepastian hukum dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat Kabupaten Ketapang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13.Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
7.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pariwisata dan kebudayaan;
8.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11.Rumah kos adalah bangunan rumah/kamar yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan yang diselenggarakan dengan tujuan komersil yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
12.Kamar kos yang selanjutnya disebut kamar adalah bangunan gedung baik sebagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang lagi.
13.Penyelenggaraan rumah kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
14.Pemilik adalah orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki dan bertanggungjawab secara penuh terhadap usaha rumah sewa atau rumah kos yang dalam pengelolaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain
15.Pengelola adalah pemilik atau orang lain yang tinggal di lokasi usaha atau sekitarnya yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab oleh pemilik untuk mengurus usaha rumah sewa atau rumah kos.
16.Penyewa adalah setiap orang yang menggunakan atau menghuni rumah rumah kos dengan membayar sejumlah uang.
17.Tamu Kos adalah orang yang berkunjung untuk bertemu penghuni Kos.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kekeluargaan;
b.keselamatan, kemanan, ketertiban, dan keteraturan;
c.kepastian hukum;
d.agama;
e.kesusilaan;
f.kesopanan; dan
g.kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan kepastian hukum;
b.mewujudkan rumah kos yang layak, aman, dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
c.menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
d.mendorong pemilik dan rumah kos untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat;
e.menciptakan tertib administrasi kependudukan; dan
f.melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan meliputi:

a.penyelenggaraan rumah kos;
b.kewajiban dan larangan;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.sanksi administratif;
f.ketentuan pidana;
g.ketentuan penyidikan;
h.ketentuan peralihan; dan
i.ketentuan penutup.

BAB III

PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk kamar kos.
(2)Penyelenggaraan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos.
(3)Penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili di lokasi rumah kos, dapat diselenggarakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain.
(4)Penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili di luar lokasi rumah kos, wajib dilimpahkan kepada pihak lain yang berdomisili di lokasi rumah kos.
(5)Dalam hal pemilik rumah kos melakukan pelimpahan penyelenggaraan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.pihak yang menerima pelimpahan penyelenggaraan berdomisili di lokasi rumah kos dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.memberitahukan kepada Lurah atau Ketua RT setempat; dan
3. c.pelimpahan penyelenggaraan dilakukan secara tertulis antara pemilik rumah kos dengan penyelenggara rumah kos.

Pasal 6

(1)Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan rumah kos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik rumah kos menjalankan usahanya.
(3)Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik dan/atau perubahan jumlah kamar, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan izin baru.
(4)Tata cara pengurusan izin penyelenggaraan rumah kos diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap pemilik rumah kos wajib:

a.mematuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan rumah kos;
b.menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, tempat sampah sementara, tempat parkir, dan memeliharan saluran air limbah;
c.memasang papan nama usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dengan mencantumkan izin bupati;
d.menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua RT setempat;
e.melaporkan secara tertulis pada Lurah melalui Ketua RT terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan;
f.membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
g.menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan;
h.mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
i.memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
j.membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.

Pasal 8

Pemilik rumah kos dilarang:

a.melanggar ketentuan perizinan;
b.menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan,,kecuali suami istri yang sah;
c.bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos;
d.membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku; dan
e.menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan peredaran narkotika, judi, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Pasal 9

(1)Penghuni rumah kos berkewajiban:
1. a.mentaati semua peraturan/tata tertib rumah kos;
2. b.menjaga ketentraman dan ketertiban serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
3. c.saling menghormati sesama penghuni kos;
4. d.menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu;
5. e.melaporkan kedatangan tamu dari anggota keluarga yang menginap kepada pemilik dan Ketua RT setempat paling lambat l x 24 jam sejak kedatangannya; dan
6. f.berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.
(2)Penghuni rumah kos dilarang:
1. a.menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (napza), dan minuman keras (miras); dan
2. b.melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaran rumah kos, masyarakat berhak mendapat akses informasi dan akses partisipasi.
(2)Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.informasi tentang adanya rencana pendirian rumah kos;
2. b.informasi tentang mekanisme pemberian izin.
(3)Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan keberatan tentang rencana pendirian rumah kos disekitar lingkungan tempat tinggal;
2. b.melakukan pengaduan kepada perangkat daerah/instansi terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik/pengelola dan penghuni rumah kos.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…