DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 14, Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 52, Pasal 54, Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 54A dan Pasal 54B, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65,Pasal 79, ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).
8.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 53) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Bupati adalah Bupati Ketapang;
2.Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasakaran keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu;
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka pemilihan kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang di bentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa;
11.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
12.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala Desa dari persyaratan yang berlaku;
13.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilih baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala Desa.
14.Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa;
15.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
17.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan kepala Desa;
18.Daftar pemilih sementara yang selanjutnya di sebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta di tambah dengan pemilih baru;
19.Daftar pemilih tambahan daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
20.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa;
21.Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon kepala Desa;
22.Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Panitia;
23.Saksi adalah mereka yang ditunjuk dengan surat mandat dari calon kepala Desa untuk menyaksikan proses penghitungan suara;
24.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa;
25.Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon kepala Desa untuk membantu penyelenggaraaan kampanye;
26.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
27.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
28.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan;
29.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
30.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
(2)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Panitia pemilihan kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon kepala Desa terpilih;
l.menindak lanjuti pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana kepada pihak yang berwenang; dan
m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
1. 5.Ketentuan Pasal 14 huruf h dihapus, huruf i diubah, dan ditambah huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa di tingkat kabupaten;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
h.dihapus;
i.melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala Desa yang melebihi 5 (lima) orang dengan melakukan tes akademik;
j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
k.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
1. 6.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten menetapkan calon kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang dengan keputusan panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.
(2)Panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten dalam hal melaksanakan tes akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i dapat bekerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) yaitu perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.pembuatan soal tes akademik;
2. b.mengoreksi hasil tes akademik dengan berita acara hasil tes; dan
3. c.melakukan perangkingan bakal calon kepala Desa hasil tes akademik dengan berita acara.
(4)Panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten mengumumkan hasil tes akademik melalui keputusan ketua panitia pemilihan kepala Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tes akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambah huruf s, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter RSUD Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
12. l.berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Resort Ketapang;
13. m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan keterangan dari Camat;
14. n.Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), pegawai BUMN/BUMD, yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
15. o.dalam hal anggota BPD yang akan mencalonkan diri, harus mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa;
16. p.anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf o diberhentikan dari keanggotaan BPD melalui penggantian antarwaktu sejak ditetapkan sebagai bakal calon kepala Desa;
17. q.tidak berkedudukan sebagai pendamping Desa atau penjabat kepala Desa; dan
18. r.bagi kepala Desa yang akan mencalonkan kembali harus melampirkan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
19. s.bagi kepala Desa yang mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti pemilihan kepala Desa antarwaktu pada periode yang sama.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa dan wajib disampaikan secara langsung kepada panitia pemilihan oleh bakal calon kepala Desa yang bersangkutan.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi sampai batas akhir pendaftaran bakal calon kepala Desa, panitia berhak menggugurkan bakal calon kepala Desa tersebut.
(4)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.

8.Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal batas waktu pendaftaran sebagimana pada ayat (1) sudah berakhir dan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang kembali waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari.
(3)Dalam hal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Panitia pemilihan Kepala Desa menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia.
(4)dihapus
(5)dihapus

9.Ketentuan Pasal 52 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik.
(4)Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penghitungan suara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 54 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2)BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
(3)Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
(4)Apabila sebelum dilantik calon Kepala Desa terpilih terbukti memalsukan dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan, maka diadakan pemilihan ulang.
(5)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) calon dari pemilihan sebelumnya.
(6)Dalam hal calon dari pemilihan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 2 (dua) orang, pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahapan atau mekanisme pemilihan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

11.Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 54A dan Pasal 54B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 14A

Pasal 28

Pasal 32

Pasal 52

Pasal 54

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 14A

Pasal 28

Pasal 32

Pasal 52

Pasal 54

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016