DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, perencanaan jalan, ruang lalu lintas, terminal, fasilitas parkir, lalu lintas, pengemudi, kendaraan, angkutan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi adminstrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
1. a.rambu lalu lintas;
2. b.marka jalan;
3. c.alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. d.alat penerangan jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. f.alat pengawasan dan pengamanan jalan;
7. g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau orang sakit;
8. h.fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 14

(1)Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
1. a.trotoar;
2. b.lajur sepeda motor;
3. c.tempat penyeberangan pejalan kaki;
4. d.halte; dan/atau
5. e.fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
(2)Penyediaan fasilitas pendukung sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

(1)Perencanaan, Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan.
(2)Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
(3)Perencanaan, Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
(4)Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
(2)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.

BAB VI

TERMINAL

Pasal 18

(1)Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
(2)Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang Tipe C.
(3)Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Pasal 19

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 20

(1)Penentuan lokasi terminal di daerah dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Penentuan lokasi terminal di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
2. b.kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
3. c.kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
4. d.kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
5. e.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
6. f.permintaan angkutan;
7. g.kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
8. h.keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
9. i.kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 21

(1)Setiap Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
(2)Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
(3)Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 22

(1)Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
(2)Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1)Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
1. a.rancang bangun;
2. b.buku kerja rancang bangun;
3. c.rencana induk Terminal;
4. d.analisis dampak Lalu Lintas; dan
5. e.analisis mengenai dampak lingkungan.
(2)Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan operasional Terminal.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

TERMINAL

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

TERMINAL

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021