(1)BPD berhak:
a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2)Anggota BPD berhak:
a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
f.mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
g.mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a.anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
dan
c.anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI KLATEN, Cap ttd HAMENANG WAJAR ISMOYO Diundangkan di Klaten pada tanggal 29 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd JAKA PURWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (14-309/2025) Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditujukan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual serta untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Klaten. I. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 263