DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa yang telah ada perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATAN DESA. TENTANG BADAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten Klaten.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
10.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
12.Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri atas tokoh adat, agama, organisasi kemasyarakatan, dan golongan profesi tokoh atau masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
13.Panitia Pengisian BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan pengisian BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
14.Calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi anggota BPD yang diusulkan dari wilayah Dusun.
15.Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
16.Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat seluruh warga Desa.
17.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
(2)BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

a.membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d.membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f.memberikan persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa; dan
g.menyusun tata tertib BPD.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.untuk Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
b.untuk Desa dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang;
c.untuk Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.001 (empat ribu satu) jiwa, jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang.

Pasal 7

Calon anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

BAB IV

PENGISIAN

Pasal 8

(1)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa harus sudah melaksanakan pengisian BPD.
(2)Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengisian BPD di Desanya.

Pasal 9

Tahapan Pengisian Anggota BPD adalah sebagai berikut :

a.membentuk Panitia Pengisian;
b.menetapkan tata tertib pengisian;
c.menetapkan jumlah anggota BPD dan jumlah quota wilayah Dusun; d. melaksanakan pengisian;
e.menetapkan hasil pengisian;
f.mengajukan pengesahan; dan
g.mengesahkan dan meresmikan.

Pasal 10

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional dan tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPD.
(4)Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.
(5)Ketua Panitia Pengisian dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pengisian dalam musyawarah anggota Panitia Pengisian yang dituangkan dalam Berita Acara.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2025