DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengusulan Kawasan Perdesaan, Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa Desa yang saling berbatasan dalam satu kawasan yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan, dapat ditetapkan sebagai sebuah kawasan yang dapat dikembangkan dan dikelola secara bersama-sama antar Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan, pengaturan lebih lanjut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunana kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 103);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 135);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 178);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Klaten.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13.Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
14.Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
15.Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
16.Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.

BAB II

PRINSIP TUJUAN DAN PRIORITAS

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip : a. partisipasi;

b.holistik dan komprehensif;
c.berkesinambungan;
d.keterpaduan;
e.keadilan;
f.keseimbangan;
g.transparansi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, meliputi :

a.pengusulan kawasan perdesaan;
b.penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
c.pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
d.pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 5

Pengusulan kawasan perdesaan dapat dilakukan melalui :

a.diusulkan oleh beberapa Desa; atau
b.diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Kawasan perdesaan yang diusulkan dari beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
(2)Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3)Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Kesepakatan Bersama Kepala Desa tentang Kawasan Perdesaan.
(4)Kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bupati.

Pasal 7

Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan petunjuk teknis pembangunan kawasan perdesaan sebagai hasil perencanaan pembangunan berdasarkan kesamaan fungsi kawasan perdesaan.

Pasal 8

Usulan penetapan kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memperhatikan aspirasi Kepala Desa dan masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan yang diprakarsai oleh beberapa Desa dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan memperhatikan RTRW dan RPJMD, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
(2)Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki rencana pembangunan kawasan perdesaan yang disusun oleh TKPKP.
(3)Kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015