DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) Pasal 8 dan menghapus ayat (4) Pasal 8, perubahan pada Pasal 9, perubahan pada ayat (2) Pasal 14, perubahan pada ayat (2) Pasal 22, perubahan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25, perubahan ayat (5) Pasal 27, perubahan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46, perubahan pada ayat (2) Pasal 55, perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 77 dan penyisipan ayat (2a) Pasal 77, eprubahan pada Pasal 82, perubahan ayat (1) Pasal 85, perubahan pada ayat (1) Pasal 91, perubahan ayat (3) Pasal 94, perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 95, perubahan pada Pasal 96, perubahan pada Pasal 97, perubahan pada Pasal 98, perubahan pada Pasal 111, perubahan pada Pasal 113 dan penambahan ayat (2) dan ayat (3), penghapusan Pasal 114, Pasal 115, perubahan pada Pasal 128, penghapusan Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 135.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

(2)Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas :
1. a.meneliti kelengkapan SPP-LS;
2. b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU;
3. c.menyiapkan SPM;
4. d.menyiapkan laporan keuangan SKPD;
5. e.melakukan verifikasi SPP;
6. f.melakukan verifikasi harian atas penerimaan; dan
7. g.melaksanakan akuntansi SKPD.
(3)Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

5.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: •pasal 27

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, sertajenis belanja.
(2)Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
(3)Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
2. b.klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
(4)Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan merrurut kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 25

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, rnasyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

f.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang a sing;
g.komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
h.pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
i.lain-lain PADyang sah lainnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :
1. a.Urusan wajib pelayanan dasar, meliputi:
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.kesehatan;
  3. 3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  6. 6.sosial.
2. b.Urusan bukan wajib pelayanan dasar, meliputi:
  1. 1.tenaga kerja;
  2. 2.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
  3. 3.pangan;
  4. 4.pertanahan;
  5. 5.lingkungan hidup;
  6. 6.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. 8.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. 9.perhubungan;
  10. 10.komunikasi dan informatika;
  11. 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. 12.penanaman modal;
  13. 13.kepemudaan dan olah raga;
  14. 14.statistik;
  15. 15.persandian;
  16. 16.kebudayaan; 17.perpustakaan;dan
  17. 18.kearsipan.
3. c.Urusan Pilihan, meliputi:
  1. 1.perikanan;
  2. 2.pariwisata;
  3. 3.pertanian;
  4. 4.kehutanan;
  5. 5.energi dan sumber daya mineral;
  6. 6.perdagangan;

Pasal 46

(1)Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

7.perindustrian; dan
8.transmigrasi

d.Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, meliputi:
1. 1.perencanaan;
2. 2.keuangan;
3. 3.kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. 4.penelitian dan pengembangan; dan
5. 5.fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

(6)Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(7)Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja modal;
4. d.bunga;
5. e.subsidi;
6. f.hibah;
7. g.bantuan sosial;
8. h.belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
9. i.belanja tidak terduga.
(8)Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

8.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Penerirnaan SKPD yang rnerupakan penerirnaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
(2)Kornisi, rabat, potongan, atau penerirnaan lain dengan narna dan dalarn bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar rnenukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa terrnasuk penerirnaan bunga, jasa giro, atau penerirnaan lain sebagai akibat penyirnpanan uang pada bank, penerirnaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya rnerupakan pendapatan Daerah.
(3)Sernua penerimaan daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas urnum daerah dan berbentuk barang rnenjadi rnilik/ aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
(2)Pengeluaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat rnengikat dan belanja yang bersifat wajib.
(3)Rancangan Peraturan Bupati sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah rnernperoleh pengesahan dari Gubemur.
(4)Penyarnpaian Rancangan Peraturan Bupati untuk rnernperoleh pengesahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lirna belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak rnenetapkan keputusan bersarna dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diterirna Gubemur belurn rnendapatkan pengesahan, Bupati rnenetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD rnenjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

9.Ketentuan Pasal SS ayat (2) diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
1. a.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
2. b.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

Pasal 77

(1)Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/ atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. d.keadaan darurat ; dan
5. e.keadaan luar biasa.
(2)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
(2a)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnyamemenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  1. 11.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:
  2. 10.Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 91

(1)Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
(2)Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

14.Ketentuan Pasal 94 ayat (3) diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1)Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai atau non tunai.
(2)Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit.
(3)Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

13.Ketentuan Pasal 91 ayat (1) diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

c.pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
d.pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e.Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran; dan
f.pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2)Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut : [/\

e.Neraca;
f.Laporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan.

(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan · laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
(5)La.poran Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

Pasal 95

(1)PPKDmenyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
(2)PPKDmenyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
(2)Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

15.Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK} paling Jambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir.

19.Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(1)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 46

Pasal 55

Pasal 82

Pasal 77

Pasal 94

Pasal 91

Pasal 85

Pasal 95

Pasal 98

Pasal 111

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 46

Pasal 55

Pasal 82

Pasal 77

Pasal 94

Pasal 91

Pasal 85

Pasal 95

Pasal 98

Pasal 111

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021