DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk Badan Hukum, dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Anggaran Dasar, Modal dan Saham, Organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten, Kepegawaian, Dana Pensiun, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Prinsip Pengelolaan, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, perlu penyesuaian bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha perbankan yang lebih baik salah satunya dengan mengubah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan SALINAN perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
7.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
10.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
13.Direksi adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten untuk kepentingan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten, sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten serta mewakili PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
14.Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal pada PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
15.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
16.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh pemegang Saham perseroan.

Pasal 2

Pendirian PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten ini dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian Daerah, memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 3

Pendirian PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nama, bentuk badan hukum dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.modal;
f.organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
g.kepegawaian;
h.dana pensiun dan tunjangan hari tua;
i.perencanaan dan pelaporan;
j.tahun buku dan penggunaan laba;
k.prinsip pengelolaan;
l.sinergi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten; dan
m.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan BUMD dengan nama PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.

Pasal 6

PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berbentuk badan hukum perusahaan Perseroan Terbatas.

Pasal 7

(1)PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten meliputi:
1. a.menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah;
7. g.melakukan kerjasama dengan LJK lain dan kerjasama dengan selain LJK dalam pemberian pelayanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan;
10. j.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa melalui penugasan Pemerintah Daerah;
11. k.menghimpun dana dari koperasi dan badan usaha milik desa;
12. l.membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji ASN melalui penugasan Pemerintah Daerah;
13. m.membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur tambahan penghasilan ASN melalui penugasan Pemerintah Daerah;
14. n.membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur tunjangan profesi guru ASN melalui penugasan Pemerintah Daerah;
15. o.membantu penyaluran termin proyek anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
16. p.membantu penyaluran jasa pelayanan medis pegawai pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas;
17. q.melaksanakan penyaluran kredit usaha rakyat daerah dan subsidi bunga ringan kepada usaha mikro kecil dan menengah di Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;
18. r.sebagai tempat pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
19. s.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan; dan
20. t.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

ANGGARAN DASAR

Pasal 10

(1)Anggaran dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten minimal memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
6. f.jumlah Saham;
7. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
8. h.nilai nominal setiap Saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017