DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, perubahan bentuk badan hukum, maksud dan tujuan, tempat kedudukan dan kegiatan usaha, modal, organ, susunan organisasi dan tata kerja, kepegawaian, tata kelola perusahaan, tahun buku dan laporan keuangan tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan dan penggunaan laba bersih, penggabungan/peleburan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 331, Pasal 339 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum SALINAN Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Di Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN (PERSERODA) KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten yang berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7.Organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. BPR Bank Klaten (Perseroda).
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
9.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
10.Direksi adalah organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
12.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
13.Modal Disetor adalah modal yang sudah disetor efektif oleh Pemegang Saham Perseroan.
14.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan atau Anggaran Dasar Perseroan.
15.Akta Pendirian adalah akta pendirian PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
16.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda).
17.Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
19.Kantor cabang yaitu Kantor PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Klaten (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
20.Kantor kas yaitu Kantor PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJP Persero.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD BPR Bank Klaten Kabupaten Klaten yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) selanjutnya disebut dengan nama PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Klaten menjadi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya secara profesional serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Tujuan perubahan status badan hukum PD BPR Bank Klaten menjadi PT BPR Bank Klaten (Perseroda) adalah :

a.Mengoptimalkan kinerja Perusahaan sesuai dengan prinsip kehati- hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
b.meningkatkan ketahanan dan daya saing PT BPR Bank Klaten melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah dan produk usaha;
c.mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro kecil menengah;
d.turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang; dan
e.memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)PT BPR Bank Klaten (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Klaten.
(2)PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dan kegiatan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal PT BPR Bank Klaten (Perseroda) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
(2)Modal Dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah).
(3)Modal disetor PT BPR Bank Klaten (Perseroda) 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
(4)Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilakukan secara bertahap yang besarnya ditentukan dengan keputusan RUPS yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan atau dari sumber dana keuangan lain yang sah dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPR Bank Klaten (Perseroda), diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
(6)Ketentuan mengenai Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2)Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk saham oleh PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang ditunjukkan dengan Surat Saham.
(4)Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Klaten (Perseroda) merupakan saham atas nama.

BAB VI

ORGAN

Pasal 9

Organ PT BPR Bank Klaten (Perseroda) terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2025