DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Klaten

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Perda Kab Klaten No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka upaya pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah sehingga terdapat kesesuaian antara pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
c.bahwa pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Klaten telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten perlu diubah; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. 4
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Klaten.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Klaten.
11.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
12.Dihapus.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan /atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
15.Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar mempunyai nilai variabel lebih besar dari 600.
16.Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil mempunyai nilai variabel kurang/sama dengan 600.
17.Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A; 5
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang Pariwisata;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. 8.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perdagangan;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
11. 11.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman serta bidang pertanahan; 6
12. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. 15.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan sub urusan bencana.
6. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
18.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan induknya.

5.Pasal 10 dihapus.
6.Pasal 11 dihapus. Pasal II

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
1. a.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 115); dan
2. b.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.
(3)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. 8 Ditetapkan di Klaten pada tanggal 26 Agustus 2021 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 26 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd JAKA SAWALDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 7-174/ 2021 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2021 SALINAN 9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan evaluasi Perangkat Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Evaluasi Perangkat Daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek organisasi Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, proses perencanaan penganggaran wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Hal tersebut menyebabkan Perangkat Daerah mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian antara nomenklatur, tugas fungsi serta program kegiatan sub kegiatan. Oleh karena itu dalam rangka penyelarasan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas 10 Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 218 BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIAT DAERAH DPRD KECAMATAN BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN DINAS DAERAH BADAN DAERAH SEKRETARIAT DPRD STAF AHLI BUPATI INSPEKTORAT DAERAH BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI MULYANI SALINAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…