DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Klaten

regulasi_utama

Ringkasan

1. Pembentukan Perangkat Daerah 2. Pembentukan UPT 3. Staf Ahli 4.Kepegawaian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Klaten.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Klaten.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
12.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan /atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 4
14.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
15.Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar mempunyai nilai variabel lebih besar dari 600.
16.Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil mempunyai nilai variabel kurang/sama dengan 600.
17.Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olah raga;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. 8.Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;
10. 10.Dinas Komunikasi Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
11. 11.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
12. 12.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
15. 15.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, dan bidang perikanan; 6
16. 16.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Kecamatan Tipe A sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yang terdiri dari :
1. a.Kecamatan Prambanan;
2. b.Kecamatan Gantiwarno;
3. c.Kecamatan Wedi;
4. d.Kecamatan Bayat;
5. e.Kecamatan Cawas;
6. f.Kecamatan Trucuk;
7. g.Kecamatan Kebonarum;
8. h.Kecamatan Jogonalan;
9. i.Kecamatan Manisrenggo;
10. j.Kecamatan Karangnongko;
11. k.Kecamatan Ceper; 7
12. l.Kecamatan Pedan;
13. m.Kecamatan Karangdowo;
14. n.Kecamatan Juwiring;
15. o.Kecamatan Wonosari;
16. p.Kecamatan Delanggu;
17. q.Kecamatan Polanharjo;
18. r.Kecamatan Karanganom;
19. s.Kecamatan Tulung;
20. t.Kecamatan Jatinom;
21. u.Kecamatan Kemalang;
22. v.Kecamatan Ngawen;
23. w.Kecamatan Kalikotes;
24. x.Kecamatan Klaten Utara;
25. y.Kecamatan Klaten Tengah;
26. z.Kecamatan Klaten Selatan.
(3)Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, huruf x, huruf y dan huruf z dibentuk Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
(4)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom.
2. b.Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara;
3. c.Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara;
4. d.Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah;
5. e.Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah;
6. f.Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah;
7. g.Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah;
8. h.Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah;
9. i.Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
10. j.Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan; 8

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan induknya.

Pasal 6

Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Satuan Pendidikan Daerah berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli. 9

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2025