DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Azas dan Tujuan; Tugas dan Fungsi; Wewenang; kelembagaan; Tata Kerja; Standar Pelayanan Minimal; Tata Kelola; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah“Bagas Waras” Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072):
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN Dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “BAGAS WARAS” KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
4.Bupati adalah Bupati Klaten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
6.Rumah Sakit Umum Daerahyang selanjutnya disingkat RSUDadalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Klaten.
7.Rumah Sakit Umum Daerah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikatagorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.
8.Direktur adalah pimpinan rumah sakit umum daerah kabupaten klaten.
9.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang sesuai profesi berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
10.Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
11.Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah Staf Medis Fungsional RSUD Klaten yang terdiri dari kelompok Dokter, Dokter gigi, dokter spesialis dan Dokter Gigi spesialis.
12.Instalasi adalah Sarana Penunjang kegiatan Unit Pelaksana Fungsional.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang meliputi komite medik, staf medik fungsional, komite keperawatan dan instalasi.
14.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klaten dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah “BAGAS WARAS” Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RSUD “BAGAS WARAS”
(2)RSUD “BAGAS WARAS” berkedudukan di Kabupaten Klaten.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)RSUD “BAGAS WARAS” diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
(2)RSUD “BAGAS WARAS” didirikan dengan tujuan:
1. a.Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. b.Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
3. c.meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
4. d.memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumberdaya manusia rumah sakit, dan rumah sakit;

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pemenuhan hak dasar dalam urusan kesehatan dengan mengutamakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD mempunyai fungsi:

a.Penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit.
b.Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna.
c.Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan.
d.Penyelenggarapenelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB V

WEWENANG

Pasal 6

Wewenang RSUD dalam pelayanan kesehatan meliputi:

a.Merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD.
b.Memberikan pelayanan pada pasien sesuai dengan indikasi medis.
c.Memberikan pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medis yang tidak dapat ditangani RSUD.
d.Menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
e.Menggunakan teknologi kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
f.Memberdayakan seluruh sumberdaya di RSUD untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
g.Mencegah dan mengendalikan pencemaran yang berasal dari aktivitas RSUD.
h.Menentukan jumlah jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi RSUD.
i.memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi petugas RSUD dalam melaksanakan tugas.
j.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di RSUD.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1)Kelembagaan pelayanan kesehatan RSUD “BAGASWARAS” berdasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja RSUD.
(2)Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Unsur kelembagaan RSUD selain tersebut dalam Pasal 7 merupakan Unit-unit Non Struktural terdiri dari :

a.Satuan Pengawas intern
b.Komite
c.Instalasi-instalasi
d.Staf Medis Fungsional
e.Kelompok jabatan fungsional

Pasal 9

(1)SatuanPengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
(2)Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
(3)Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.
(4)Tata Cara Pembentukan Satuan Pengawas Intern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2014