DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Asas 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Miskin 5. Strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan 7. Identifikasi Warga Miskin 8. Pelaporan 9. Pembinaan 10. Peran Serta Masyarakat 11. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi 12. Pendanaan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Klungkung kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera di atasi melalui program-program penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran maka diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klungkung.
8.Warga miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Klungkung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.Hak dan Kewajiban Warga Miskin;
b.Indikator Kemiskinan;
c.Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
d.Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;
e.Identifikasi Warga Miskin;
f.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
g.Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
h.Peran Serta Masyarakat; dan
i.Pendanaan.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klungkung berdasarkan asas :

a.adil dan merata;
b.partisipatif;
c.demokratif;
d.koordinatif;
e.tertib hukum;
f.saling percaya;
g.manfaat; dan
h.berkelanjutan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB WARGA MISKIN

Pasal 4

Warga miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5

Warga miskin berkewajiban:

a.mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraanya;
b.berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
c.meninggalkan budaya/kebiasaan yang menyebabkan keluarganya terlilit kemiskinan;

Pasal 6

Warga miskin bertanggungjawab:

a.Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:

a.strategi; dan
b.program.

Pasal 9

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan:

a.mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
d.mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 10

Program Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b.kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c.kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
d.program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…