DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Pengelola Rumah Kos 3. Izin Pengelola Rumah Kos 4. Pemuktahiran Izin Pengelola Rumah Kos 5. Pungutan 6. Hak dan Kewajiban 7. Partisipasi Masyarakat 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Pendanaan 10. Sanksi Administratif 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rumah kos merupakan salah satu upaya pemenuhan bertempat tinggal telah tumbuh dan berkembang, yang pengelolaannya perlu mendapat pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pengelola rumah kos, pemerintah daerah, dan pengemban kepentingan dalam melakukan pengelolaan rumah kos, perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532). LllDengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan menyediakan dan mengurus Rumah Kos dan/atau Rumah Tinggal Sementara.
6.Rumah Kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan. 7. 8. 9. 10. Kamar Kos yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari Rumah Kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan. Pengelola Rumah Kos dan/atau Rumah Tinggal Sementara adalah orang yang mengelola Rumah Kos dan/atau Rumah Tinggal Sementara. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Perbekel adalah pimpinan wilayah di tingkat desa yang dipilih oleh warga desa secara domokratis.
11.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Rumah Kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk Kamar Kos.
(2)Pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pengelola Rumah Kos, Ijin Pengelolaan Rumah Kos, Pemutahiran Ijin Pengelolaan Rumah Kos, Hak dan Kewajiban, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Sanksi Administratif.

BAB II

PENGELOLA RUMAH KOS

Pasal 3

(1)Pemilik Rumah Kos merupakan Pengelola Rumah Kos.
(2)Pengelola Rumah Kos melaksanakan Pengelolaan Rumah Kos.
(3)Pengelola Rumah Kos dapat melimpahkan pengurusan Rumah Kos kepada orang lain.
(4)Dalam hal melimpahkan pengurusan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Rumah Kos wajib melimpahkan kepada orang yang berdomisili di desa /kelurahan tempat Rumah Kos berada.
(5)Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pengurus Rumah Kos.

Pasal 4

(1)Pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara tertulis antara Pengelola Rumah Kos dengan Pengurus Rumah Kos.
(2)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
1. a.pelimpahan pengurusan Rumah Kos dari Pengelola Rumah Kos kepada Pengurus Rumah Kos; dan
2. b.kesediaan Pengurus Rumah Kos untuk mengurus Rumah Kos.
(3)Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos wajib memberitahukan pelimpahan pengurusan Rumah Kos kepada Lurah atau Perbekel setempat.
(4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan menyerahkan salinan pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Lurah dan/atau Perbekel dapat memerintahkan kepada Pengelola Rumah Kos dan/atau Pengurus Rumah Kos untuk memperlihatkan naskah asli pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 5

(1)Pengelola Rumah Kos wajib memiliki ijin Pengelolaan Rumah Kos.
(2)Ijin Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah.
(4)Ijin Pengelolaan Rumah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kos menjalankan usahanya.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh ijin Pengelolaan Rumah Kos, Pengelola Rumah Kos harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
(2)Persyaratan Ijin Pengelolaan Rumah Kos meliputi:
1. a.mengisi formulir permohonan;
2. b.melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan memperlihatkan dokumen aslinya;
3. c.melampirkan photo copy Ijin Mendirikan Bangunan atas bangunan tempat dilakukan usaha Rumah Kos dan memperlihat dokumen aslinya; dan
4. d.melampirkan photo copy Ijin Gangguan dan memperlihatkan dokumen aslinya.
(3)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama Pengelola Rumah Kos;
2. b.alamat Pengelola Rumah Kos;
3. c.lokasi Rumah Kos;
4. d.nomor telepon Pengelola Rumah Kos;
5. e.ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan usaha Rumah Kos; dan
6. f.pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Perangkat Daerah harus memberikan bukti penerimaan permohonan Ijin Pengelolaan Rumah Kos kepada pemohon dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah harus melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Ijin Pengelolaan Rumah Kos belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Perangkat Daerah memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, permohonan Ijin Pengelolaan Rumah Kos dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah menerbitkan Ijin Pengelolaan Rumah Kos.

Pasal 8

(1)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Ijin Pengelolaan Rumah Kos telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Ijin Pengelolaan Rumah Kos.
(2)Penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Kewajiban memiliki Ijin Pengelolaan Rumah Kos, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos paling sedikit 3 (tiga) Kamar Kos.
(2)Pengelola Rumah Kos yang mengelola paling banyak 2 (dua) Kamar Kos wajib melaporkan Pengelolaan Rumah Kos kepada Lurah dan/atau Perbekel.
(3)Lurah atau Perbekel meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
(4)Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijin Pengelolaan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…