DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD 3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD 4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 5. Ketentuan Lain-Lain 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII4N RAKYAT DAERAH. , BAE} I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2.Bupati adalah Bupati Klungkung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yalg selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Klungkung.
4.Pimptnan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD I(abupaten Klungkung.
5.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Klungkung.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan denggn Peraturan Daerah. BAE} II PENGHASILAN. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDTAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Ba$an Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pqjaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.Uang repre sentasi;
  2. 2.Tunjangan keluarga; 3, Tunjangan beras;
  3. 4.Uangpaket
  4. 5.Tunjanganjabatan;
  5. 6.Tunjangan alat kelengkapan; dan .
  6. 7.Tunjangan alat kelengkapal lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi : I, Tunjangan komunikasi intensjf; dan ;
  1. 2.Tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi ssfagnirnan4 dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) huruf a angka I diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD. {.ll!_Usrepresentasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DpRD iebesar '8}o/o (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DpRD.
(4)Uang representasi Anggota DpRD sebesar ZS% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DpRD.

Pasal 4

(l) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (ll huiuf a angka 2 aan ingt<a S ._ diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DpRD.

(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi-eimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Apa-ratur Sipil Negari sesuai d-engan ketentuan peraturan perundang-undangan.-

Pasal 5

Valg pake-t-sebagaimaaa dimaksud dalam pasa-t 2 ayat {t} huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada pimpinan aair'anggota DPRD sebesar l07o (sepuluh persenf dari uang representasi yang bcrsangkutan.

Pasal 6

funjangan jabatan sefagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (ll huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Fimpinan dan Anggota DPRD sebesa-r l45yo (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutal. ' pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan 16jn, sslegeimana dimal<sud dalam pa"J Z ayat,(1) tt"u.ut a Tgk 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan klpada'pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan pembentukan perOa, naAan Kenormatan, atau AIat Kelengkapan lain.
(2)Tunjangan ala.t kclengkapuo Oi" tunjangqp alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan untudiabi.ian :
1. l._{91u.e, sebesar 7,5 % (tujuh koma liria persen)
2. b.y4dl Ketua, s€besar 57" (lirna persen)
3. c.Sekretaris, sebesar 4o/o (ernpat pers..rj
4. d.Anggota, sebesar 3Vs (t:gapersen) ! dari tunjanganjabatan Ketua DPRD
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagai6s112 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjaagan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 2 ayat (1) huruf tr angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf b anglca 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuang.an daerah sebeg?imana dimalsud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai fFaratur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah-
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebegaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (21 ditakut an dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keualgan daerah;
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. e.Rendah, paling balyak 3 (tigaj kafi; dari uang reprresentasi Ketua DPRD

Pasal 9

(1)Tunjangan keqejahteraan Pimpinan dan Anggota DpRD terdiri atas:
1. a.Jaminan kesehatan;
2. b.Jaminan kecelakaan kerja;
3. c.Jaminan kematian; dan
4. d.Pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah Negara dan perlengkapannya;
2. b.Kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.Belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah Negara dan perlengkapannya; dal
2. b.Tunjangan transportasi

Pasal 10

(1)Jantnan kesehatal sebagaimala dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatal yang bertq'uan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun darr dilakukan di dafam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

q?rninarr Kecelakaan ke{'a dan jaminan kematian sebq.gaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1ti trurui b dan huruf c aluerit art sesuai dengan jaminan kecelakaan keq.a dan jaminan kematian sesuai de-ngan ketentuen peraturan perundang_undangan.

Pasal 12

(1)Pafraian dinas dan ltribut pimpinan dan Anggota DpRD ssfagqimana dimaksud dalam pasaf g ayat (t) hriiuf d terdiri atas;
1. a.Palaian sipilhariaa disediakan 2 (dua) pasangdaJam 1 (satu) tahun.
2. b.Pakaian sipil resmi disedial<an 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun:
3. c.P. akaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.Pakaian dinas harian l.engan_ panjang disediakan 1 (satu) pa:alC dalam I (satu) tahun, dan;
5. e.Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) .^. _ -plsang dalam I (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagqiman4 dimaksud pada ayat (1) disediakan denean . memperimbangkan prinsip efisiensi, efelitifi tas, dan ke-patutan
(3)Ketentuan_ mengenai stgndar satu€rn harga pakaian dinas darr atribut oebagaimana dimaksud p"a" -"i"t (t) diarur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…