DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Klungkung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengubah ketentuan pada: - Pasal 1 - Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2Ol2 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undaag Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Mengingat: 2. 1. a. b. c. 3. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keqja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O21 tentang Pajak Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layartan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 20 , T arrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66221; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: MenatapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2OI2 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2OI2 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adaJah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6.Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan tunnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang 4. 5. sejenis, Lembaga dan Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertenlu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9.Tempat Khusus Parkir adalah suatu areal tertentu atau tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. 10' Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas peiayanan penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, danf atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11.wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnyajumlah retribusi yang terhutang.
14.Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15.Penyidikan adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tetribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17.Jasa Usaha adalah Jasayang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga pasal g berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan waktu parkir dan jenis Kendaraan Bermotor.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaim€ma dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sebagai berikut: JENIS RETRIBUSI WAKTU PARKIR JENIS KENDARAAN BERMOTOR rARIF (Rp) Parkir di Tempat Khusus Parkir sekali parkir alat berat 10.000,00 tronton 10.000,00 bus/truk dan yang sejenis 10.o00,oo mini bus/mikrobus angkutan pariwisata 5.OOO,OO sedan/jeep/mikrolet/ mikrobus /pick up dan yang sejenis 2.000,00 sepeda motor 1.000,00 parkir harian alat berat 20.000,00 tronton 20.000,00 bus/truk dan yang sejenis 20.000.00 mini bus/mikrobus angkutan pariwisata 10.000,00 sedan/jeep/mikrolet/ mikrobus lpick up dan yang sejenis 10.000.00 sepeda motor 5.000,00 parkir bulanan alat berat 300.000,00 tronton 300.000,00 bus/truk dan yang sejenis 300.ooo,oo sedan/jeep lmikroletl mikrobus/pick up dan yang sejenis 60.000,00 sepeda motor 30.000,00
(3)Lokasi Tempat Khusus Parkir lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (+l Tant retribusi parkir harian dan parkir agaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan kepad larran parkir yang membutuhkan layanan parkir harian dan bulanan.
(5)Retribusi parkir bulanan dibayar diawal bulan dan setiap wajib Retribusi parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 16 Pebruari2O22 BU KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 16 Pebruari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, I GEDE PUTU WINASTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINST BALI (L / t6 , 2022) PENJELASAN ATAS PERATUMN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2OI2 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR I. UMUM Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu untuk mengusahakan sarana dan prasarana parkir yang memadai. Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai Penyelengga-raan Pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas parkir untuk umum pada tempat khusus parkir perlu adanya penambahan fasilitas berupa tempat parkir harian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah melalui retribusi parkir. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Tempat Khusus Parkir di Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka2 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…