DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Nama,Objek dan Subyek Retribusi,Golongan Retribusi,Tata Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribus,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Klungkung merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, persa serta masyarakat, dan akuntabilitas;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); -I Balai Sertifikasi Elektronik Mengingat Menimbang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraaturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, -I Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8.Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mcperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
11.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
12.Dana Kompensasi PTKA, yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan, sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
13.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PTKA.
15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Dacrah yang bersangkutan.
16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. -I Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE 17.SuratKetetapanRetribusi DaerahLebihBayaryangselanjutnya disingkatSKRDLBadalahsurat ketetapanRetribusiRPTKA yang menentukanjumlahkelebihanpembayaranRetribusi PTKAkarenajumlahkreditRetribusilebihbesardaripada Retribusiyangterutangatauseharusnyatidakterutang. 18.SuratKetetapanRetribusiDaerahyangselanjutnyadisingkat SKRDadalahsuratKetetapanRetribusiyangmenetukan besarnyajumlahpokokRetribusiyangterutang. 19.PembcriKerjaTKAadalahbadan hukumyangdidirikan berdasarkanhukumIndonesiaataubadanlainnya yang mcmpckerjakanTKAdenganmembayarupahatauimbalan dalambentuklain. 20.PerizinanTertentuadalahkegiatantertentuPemerintahDaerah dalamrangkapemberianizinkepadaorangpribadiatauBadan yang dimaksudkanuntuk pembinaan,pengaturan, pengendaliandanpengawasanataskegiatan,pemanfaatan ruang,sertapenggunaansumberdayaalam,barang,prasaran, saranaataufasilitastertentugunamclindungiKepentingan umumdanmenjaga kelestarianlingkungan. 21.SuratTagihanRetribusiDaerah,yangselanjutnyadisingkat STRDadalahsuratuntukmelakukan tagihanRetribusi dan/atausanksiadministrasiberupabungadan/ataubenda. 22.Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundan mengolahdata,keterangan,dan/atau bukti yangdilaksanakan secaraobjektifdanprofessionalberdasarkansuatustandar pemeriksaanuntukmenguji kepatuhanpemenuhankewajiban Retribusidan/atauuntuktujuanlaindalamrangka melaksanakan ketentuanperaturanperundang-undangan perpajakanDaerahdanRetribusiDaerah. BABII NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI Pasal 2 DengannamaRetribusiPTKAdipungutRetribusidaripembayaran DKPTKA atasPengesahanRPTKAperpanjanganolehPemerintah Dacrah.

Pasal 3

(I)ObjekRetribusi sebagaimanadimaksuddalamPasal2yaitu PengesahanRPTKAperpanjanganbagiTKAyangbekerjadiDaerah.

(2)TidaktermasukobjekRetribusi scbagaimanadimaksudpadaayat
(1)meliputi PengesahanRPTKAperpanjangan bagi: a.instansi pemerintah;
1. b.perwakilan negara asing;
2. c.badan internasional;
3. d.lembagasosial; e.lembaga keagamaan; dan OI Balai. Serti.fi.kasi. Elektroni.k Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
4. f.jabatan tertentu pada lembaga Pendidikan sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi PTKA merupakan Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Dacrah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PTKA termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Besarnya Retribusi PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
(2)Biaya penyclenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen izin Pengesahan RPTKA perpanjangan;
2. b.pembinaan dan pengawasan dilapangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan;
5. e.biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
6. f.kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -I Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif Retribusi PTKA.
(2)Besarnya tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang, per bulan untuk setiap TKA pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.
(3)Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
(4)Pemberi Kerja TKA yang memperkerjakan TKA kurang dari I (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi PTKA ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan perubahan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(3)Peninjauan tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi PTKA sesuai dengan jangka waktu berlakunya Pengesahan RPTKA perpanjangan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi PTKA dipungut di wilayah Dacrah. -I Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016