DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Nama,Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Me:ngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945:

2.undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah- daerah ringkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65T8); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6T57l; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah:un 2or9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2I tentang Pajak Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: McNetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da:lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Klungkung. 3. 4. 5. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas statr,rs kepemilikan Bangunan Gedung. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mrnggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat kektetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, danf atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemerikksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penLerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 72. 13 t+. 1ri. 16.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan :
1. a.pembangunan barrr;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan danlatau kesehatan;
  6. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. 7.perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. 8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terhadap pemberian PBG untuk bangunan:
1. a.milik pemerintah;
2. b.milik Pemerintah Daerah; dan
3. c.bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi PBG merupakan setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

(1)Besarnya Retribusi pBG yang tingkat penggunaan jasa atas PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan bi"y" penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri atas formula untqk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(7),tndeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana rlimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dan Indeks Prasarana Bingunan tGedung dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan lSagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada t.ujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan f]LF.
(2)I]iaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 6

terutang dihitung berdasarkan perkalian antara penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(lf Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a.Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (I1o) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg; dan
b.Prasarana Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan Volume [V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (Hspbg) atau dengan rumus: v x I x Ibg x HSpbg.

(2)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: Ifx | (bp x Ip) x Fm.
(3)Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta contoh perhitungan besaran tarif retribusi, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)'Tarif Retribusi PBG ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ,dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan rCengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)JRetribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
(2)Bupati menetapkan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa elektronik atau non elektronik.
(4)Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 1 1 (l)Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
(2)Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Hasil penerimaan Retribusi PBG disetor ke kas Daerah melalui bendahara khusus penerima pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekedaan umum, penataan nrang, perumahan dan kawasan permukiman paling lambat 1 (satu) hari kerja.
(4)Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi PBG harus melunasi Retribusi PBG yang terutang.
(4)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…