DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Jenis dan Besaran Penyertaan Modal,Hak dan Kewajiban,Pembinaan dan Pengawasan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah sumber pendapatan asli daerah guna mendorong pertumbuhan dan produktifitas sektor riil Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan ckonomi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah yang telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); I • Al• E ' ijss»F g3 [ z:!:a.. a i.@ i&tram Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung. -I Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak bisa dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Panca Mahottama adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis dan besaran penyertaan modal;
b.pembinaan dan pengawasan;
c.hak dan kewajiban;
d.hasil usaha; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(I) Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama.

(2)Jenis penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang.
(3)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar Rp20.000.600.428,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Penyertaan Modal untuk tahun anggaran 2022.

Pasal 5

(I) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama sampai dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp38.194.600.428,00,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
2. b.Tahun 2016 sebesar Rpl.794.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);
3. c.Tahun 2017 sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah); -I Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
4. d.Tahun 2018 sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah); dan
5. e.Tahun 2019 sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 1992 sebesar Rp226.325.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. b.Tahun 1997 sebesar Rp5.866.727.175,36 (Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Enam Sen);
3. c.Tahun 1998 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. d.Tahun 2011 scbesar Rp945.261.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
5. e.Tahun 2014 scbesar Rp887.609.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
6. f.Tahun 2015 sebesar Rp189.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. g.Tahun 2018 sebesar Rp3.207.551.207,69 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen);
8. h.Tahun 2019 sebesar Rpl.788.335.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
9. i.Tahun 2020 sebesar Rp5.596.187.527,21 (Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Satu Sen); dan
10. j.Tahun 2021 sebesar Rpl.289.854.517,00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(I) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perumda Air Minum Panca Mahottama.

(2)Perumda Air Minum Panca Mahottama berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

(l) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(2)Perumda Air Minum Panca Mahottama berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan. -I Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 8

(1)Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Dacrah dan disetorkan ke kas Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 2 Maret 2023 BUPATI KLUNGKUNG, ttd. I NYOMAN SUWIRTA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 2 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, ttd. I GEDE PUTU WINASTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI: (2,9/ 2023 ) Salinsnsesuaidengan asling Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, I Ketut Muks, SH NIP. 19681231 198903 1 054 -I Balai Sertifikasi Elektronik Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik Daerah. Jenis Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama yang dilakukan berupa barang, tujuan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah yang telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disana disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017