DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum,Pembangunan kepariwisataan,prinsip,misi,visi,tujuan dan sasaran,kebijakan dan strategi,rencana pembangunan kewilayahan kepariwisataan, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2024-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
10.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Daerah.
11.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
13.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan ke DPK maupun pergerakan di dalam wilayah DPK dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke DPK.
18.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
19.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
22.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
23.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
26.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
28.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
29.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
30.Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten adalah rumusan arahan sistem perwilayahan Kepariwisataan Daerah, yang mencakup struktur pelayanan Pariwisata, DPK, KPPK, dan KSPK.
31.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
32.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikhayati, dan dikuasai oleh SDM Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
33.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
34.Klungkung Daratan adalah wilayah Daerah yang meliputi Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan.
35.Klungkung Kepulauan adalah wilayah Daerah yang berada di gugusan pulau-pulau kecil yang termasuk Kecamatan Nusa Penida.
36.Forum Tata Kelola Pariwisata yang selanjutnya disingkat FTKP adalah kelembagaan lintas pemangku kepentingan Kepariwisataan Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ekosistem Pariwisata Kabupaten.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
1. a.Pembangunan Destinasi Pariwisata;
2. b.Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
3. c.Pembangunan Industri Pariwisata; dan
4. d.Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
(3)RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
1. a.prinsip Pembangunan Kepariwisataan;
2. b.visi Pembangunan Kepariwisataan;
3. c.misi Pembangunan Kepariwisataan;
4. d.tujuan Pembangunan Kepariwisataan;
5. e.sasaran Pembangunan Kepariwisataan;
6. f.kebijakan Pembangunan Kepariwisataan;
7. g.strategi Pembangunan Kepariwisataan;
8. h.rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata; dan
9. i.program Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, dunia usaha, dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.
(3)RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pedoman penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan kebijakan umum anggaran, dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 4

Prinsip Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menjadi fondasi yang mendasari Pembangunan Kepariwisataan, nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program Pembangunan Kepariwisataan, serta nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 5

Prinsip Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan terwujudnya Kepariwisataan Daerah yang unggul, berkelas dunia, berkearifan lokal, berkelanjutan, dan menyejahterakan.

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:

a.mengelola Destinasi Pariwisata berdasarkan standar Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing;
b.menempatkan nilai alam, nilai sosial budaya dan kearifan lokal sebagai landasan Pembangunan Kepariwisataan;
c.mewujudkan kepuasan dan kualitas pengalaman Wisatawan yang setinggi-tingginya melalui pengembangan produk Pariwisata inovatif dan pelayanan prima;
d.menggalakkan investasi Pariwisata dan menata Industri Pariwisata berdaya saing dengan struktur industri yang kuat, kredibel, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
e.mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisataan;
f.memperkuat posisi Kepariwisataan dalam pasar Pariwisata domestik dan internasional; dan
g.memperkuat manajemen Kepariwisataan yang ditunjang oleh kelembagaan yang kuat, SDM Pariwisata yang berkualitas, dan regulasi yang lengkap.

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:

a.mengembangkan pengelolaan sumber daya Pariwisata yang meliputi sumber daya alam, budaya, dan buatan menuju Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing;
b.melestarikan nilai sosial, warisan budaya, spiritual, kearifan lokal, dan memajukan kebudayaan Daerah serta meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui Kepariwisataan;
c.mengembangkan produk Pariwisata inovatif, berkualitas, berdaya saing unggul berkelas dunia dan ramah lingkungan meliputi produk DTW, Aksesibilitas Pariwisata, dan Fasilitas Pariwisata yang didukung oleh Prasarana Umum dan Fasilitas Umum sesuai kebutuhan;
d.meningkatkan skala Industri Pariwisata secara merata serta menguatkan struktur Industri Pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antara Usaha Pariwisata, dan antara Usaha Pariwisata dengan produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
e.meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab pelaku Industri Pariwisata dalam pelestarian lingkungan, warisan budaya, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal;
f.mengembangkan kewirausahaan masyarakat untuk memperluas lapangan pekerjaan dengan mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah Kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal;
g.memantapkan citra Pariwisata dan mengembangkan Pemasaran Pariwisata secara terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan bertanggung jawab;
h.memperluas pasar Pariwisata baru dan mengintensifkan pasar Pariwisata loyal bertema bahari dengan pola kunjungan sepanjang tahun;
i.mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan perizinan Usaha Pariwisata dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif;
j.mengembangkan kelembagaan koordinatif dan meningkatkan kapasitas Kelembagaan Kepariwisataan di tingkat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
k.mengembangkan kualitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan nusantara, peningkatan penerimaan devisa negara dari Wisatawan mancanegara, peningkatan pengeluaran Wisatawan nusantara, dan produk domestik regional bruto Daerah dari Pariwisata.
(2)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi:

a.pengembangan pengelolaan Destinasi Pariwisata berkelanjutan yang efektif meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi;
b.pengembangan struktur Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan secara tematik dan hirarkis yang mendorong pada peningkatan daya saing produk Wisata berkelas dunia dan berkarakter kearifan lokal sesuai keunggulan di masing kawasan;
c.perancangan tapak prioritas yang bernilai strategis sebagai penguat identitas Destinasi Pariwisata sekaligus sebagai pusat pelayanan Pariwisata yang unggul;
d.penataan dan pengembangan DTW/atraksi Wisata alam, budaya, dan hasil buatan secara inovatif, disertai dengan pengembangan keragaman paket Wisata;
e.pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi untuk menunjang kemudahan pencapaian Destinasi Pariwisata dan pergerakan internal serta memperkuat konektivitas antar-DPK dan antara DPK dengan Destinasi Pariwisata lainnya;
f.pengembangan dan peningkatan kapasitas ketersediaan dan pelayanan Prasarana Umum yang mendukung pertumbuhan Industri Pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, dan daya saing produk Wisata;
g.pengembangan Fasilitas Pariwisata berstandar internasional dan kelengkapannya untuk memperkuat daya saing;
h.pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata yang berkarakter kearifan lokal dan mengindahkan nilai kesucian/ spiritual;
i.pengarusutamaan pelestarian tradisi dan warisan budaya dalam Kepariwisataan serta menjadikan Pariwisata sebagai agen dalam pengembangan kebudayaan Daerah dan pemberdayaan sosial masyarakat;
j.penguatan rantai pasokan dan rantai nilai antar Usaha Pariwisata serta antara Usaha Pariwisata dengan sektor terkait;
k.peningkatan daya saing Usaha Pariwisata melalui penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
l.penciptaan kredibilitas bisnis dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan pelaku Usaha Pariwisata;
m.pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam Kepariwisataan termasuk pembinaan usaha-usaha produktif di bidang Pariwisata dan usaha pendukung Pariwisata;
n.peningkatan akses dan dukungan permodalan Usaha Pariwisata yang dikelola masyarakat lokal serta perluasan akses pasar terhadap produk lokal yang diproduksi masyarakat ke dalam Industri Pariwisata;
o.institusionalisasi dan pemantapan merek (brand) Pariwisata yang disertai dengan pengintegrasian merek (brand) Pariwisata ke dalam setiap aspek Pembangunan Kepariwisataan;
p.penguatan strategi Pemasaran Pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan ekonomi biru (blue economy) dan tersegmentasi pasar Wisata bahari dan budaya yang diimplementasikan melalui kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan;
q.pengembangan kemitraan promosi Pariwisata dan promosi investasi Pariwisata di luar negeri dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, serta memperkuat promosi di dalam negeri;
r.pengembangan perangkat kebijakan dan regulasi beserta kelembagaannya yang dapat mendorong Pembangunan Kepariwisataan berdaya saing dan berkelanjutan;
s.peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan kelengkapan regulasi perizinan;
t.pengembangan kelembagaan koordinatif lintas pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan Daerah, dan fasilitasi pengembangan kelembagaan dunia usaha dan masyarakat; dan
u.peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 11

Strategi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, meliputi:

a.Pembangunan DPK;
b.Pembangunan Industri Pariwisata;
c.Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d.Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…