DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum pasal 8 Perangkat Daeral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 Peraturan Daerah ini :mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Ca.ra Penyelengga,raan Cadangan Pangan Daerah; 3. : 1. 2. 4. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Nega,ra Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun f958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Taiun 1958 Nomor 122, Tanba-hai Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1655); Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangal (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 201i Nomor 82, Tambaian Lembarai Negara Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Talun 2O1l tentang Pembentukar Peraturan Perundang-undangan {kmba.ran Negara Republik lndonesia Taiun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 18 Tah[n 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tarnbal]€n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera-khir dengan Undang Undang Nomor 11 Talun 2020 tentang Cipta Keda (Lembamlr Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemba,ran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 6573);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintafian Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Norrror 244, Tambalan L€mbarun Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Taiun 2022 tentang Hubungan KeuangaJl Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 67s7)i Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (tembaral Negara Republik Indonesia Talun 2015 Nomor 60, Tambaha! L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimala telah diubal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Talun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuar Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU PATEN KLUNOKUNG 6. 7. dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMTURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:

1.Daerai adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintai, ada.lah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaal pemerintaian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa-r Negam Republik Indonesia Tahun 1945. Gubenur adalah Gubenur Bali. Bupati adalah Bupati Klungkung. Dewan Perwakilan Ral<yat Daerai yatg selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Klungkung. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahar di bidang ketaianan pangan. Pemerintah Desa adalah Perbe.kel dlbantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintalat Desa.
9.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyar wewenang, tugas dax kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desalya darr melaksanakan tugas dari Pemerintsi dan pemerintal Daerai.
10.Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah.
11.Badan Usala Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang daJam pelaksanaannya berada dibawah pengawasal, pengelolaan dan pembinaan pemerintah Daeral.
12.Badan Usaha Milik Desa yang selaajutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yalg didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dar produktivitas, menyediakar jasa pelaya:ran, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyafaf<at Desa.
13.Koperasi adalal Badan Usaha yang bera_nggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus seba€ai geral<an ekonomi rakyat atas asas kekeluargaal.
14.Panga! adalah sega.la sesuatu ya-ng berasal da,ri sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakajr, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai malanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tanbahan partgarr, baialt ba-ku pangan, dan bahan lainnya yarrg digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, d.an/atau pembuatan makanan atau minumar.
15.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalal persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
17.Pangan Pokok ada.lah Pangan yang diperuntukkan sebagai makatan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kea,rifan lokal.
18.Keadaan Darurat ada.lah keadaan kritis tidak menentu mengancam kehidupan sosial mayarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di lua,r prosedur biasa.
19.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangar bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangal yang cukup, baik jumlal maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merala, darr teiangkau serta tidak bertenta-ngan dengan agama, keyakinai, dall budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, a.ktif, dan produktif secara berkelalj u tan .
20.Angga-ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencala keuaagan tahunan Daerah yang ditetapkan dengar Peraturai Daerah.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yarg selanjutnya disebut APRDes adalah rencana keuangan tahunal Pemerintaian Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa darl Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa. 22- Pangan Pokok Tertentu adalai Pangan Pokok yalg diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besa-r masya-ral<at Indonesia yang apabila ketersediaan dan hargarya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
23.Unit Pengelola Cadangar Pangan Pemerintah Desa adalah unit yallg dibentuk oleh Pemerintal Desa yang bertugas mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa darr bertanggung jawab kepada Perbekel.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan daerah ini untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, da],l pemenuhan pangan yajrg cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di Daerah.

Pasal 3

?ujuan ditetapkannya Peraturar Daerah ini, yaitu;

a.meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
b.menyediakan Pangan yang beraneka ragam dar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masya.rakat;
c.mewujudkai tingkat kecukupan Pangan, terutama pangan pokok denga,n harga yang wajar dan tedangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d.mempermudah atau meningkatkan al<ses Parlgarr bagi masya_rakat, terutama masyarakat rawar Pangan dan gizi; dan
e.meningkatkan pengetahuan dan kesadatan masyaralat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Cadangan Pangan Daera-h diberikan kepada masyarakat yang mengalami:

a.kekurangan/krisis Pangan;
b.gejolat harga Pangan; . hFh.ah. alafr.
d.bencana sosial; dan/atau
e.Keadaan Da.rurat.

Pasal 5

Ruarg lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelengga-raan Cadangan Pargan;
b.pa,rtisipasi masya-rakat;
c.pelaporan;
d.pengawasan; dan e, penda-naan.

BAB II

PEMELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

Penyelenggalaan Cadanga,n Pangan Daerah dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah; dan
b.Pemerintah Desa. Pasa.l 7 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daera-tr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan mela-lui:
a.pengadazrn;
b.pengelolaan; dan
c.penyaluran.

(1)12)
(1)(21 {3)
(4)Bagiar Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pasal 8 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daeral sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dalam penyelengga,raan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negaia, BUMD, BUM Desa, dan/atau Koperasi di bidang Pangall.

Pasal 9

Cadangan Pangan Pemerinta-h Daerah sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu. Bupati menetapkan jenis darl jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimalsud pada ayat (l) sebagai Cada-ngan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati. Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standa-r yang ditentukan oleh Pemerintah, Penetapar jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerai;
b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Da.rurat; dan
c.kerawanan Pangan di Daerah. Penetapa! jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (2J disesuaikan dengan:
a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
b.potensi sumber daya Daerah.

Pasal 10

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 7 huruf a, bersumber dad Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh mela-lui pembelia.n produksi da.lam negeri dengan mengutamakan produksi da.lam Daerah. Pembelia,n produksi dalam negeri dengan mengutamal{an produksi dalarn Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diLal(saral<ar sesuai dengan harga pembeliai yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimara dimaksud pada ayat (2), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutama-kan produksi dalam Daerah dila.ksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur. Da-lam ha-l Gubemur tidat menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakal sesuai dengan ha.rga pembelian yarg ditetapkal oleh Bupati, Pasal 1 1 il) Pengelolaai Cadaigan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufb, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. (s)

(1)
(2)
(3)
(4)
(2)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

{1) Perangkat Daerah menjaga kualitas Cadangan Panga,n Pemerintah Daerah yartg disimpan.

(2)Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daera-h sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ha,rus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standa.r mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundarg-undangan.
(3)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dapat dilakukan pelepasan apabila:
1. a.melampaui batas wal..tu simpa-n;
2. b.berpotensi terjadinya penurunan mutu; dan/atau
3. c.mengalami penurunan mutu.
(4)Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimal{sud pada ayat (3), dilakukan melalui:
1. a.penjualan;
2. b.pengolahan;
3. c.penukaran; dan/atau
4. d.hibah.

Pasal 13

{ 1 ) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerai sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:

a.kekuralgan/ krisis Pangal;
b.gejolak harga Pangan;
c.bencana a.lam;
d.bencala sosiali da\/ atau
e.Keadaan Da-rurat.

(2)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan oleh Perangkat Daerah.
(3)Penyaluran Cadangan Pangan selain untuk menanggulangi hal-hal sebagaimana dims-ksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi. Pasa.l 14
(1)Dalam rangka menunjang kelalcaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintatr Daerair, Bupati membentuk tim pelal<sana.
(2)Tim pelaksaaa sebagaimaia dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ?asal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaa,n, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintai Daerai diatur dalam Peraturan Bupati. Bagiar Ketiga Cadalgan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 16

(1)Cadangan Pangar Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan oleh Perbekel- l2J
(3)14) Perbekel sebagarrrLana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulatr secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Berdasa,rkan usrula'j' Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadalgan Pangan Pemerintafi Desa dengan Keputusan Bupati. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) dilakukan dengar mempertimbangkan:
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
2. b.kebutuhal untuk penanggulangan Keadaan Darurat;dan c, kerawa-nan Pangan di wilayah Desa. Penetapan jenis dan jumlal Pangan Pokok Tertentu sebagai Cada-ngan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
3. a.kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
4. b.potensi sumber daya Desa. Yasa) r I Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelia-n produksi dalam negeri dengal mengutamakan produksi Desa setempat. Pembelia-n produksi dalam negeri dengan mengutamakanproduksi Desa setempat sebagaimala dimal<sud pada ayat {1) dilaksalakal sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerinta-h tida-k menetapkan hargapembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengarr mengutana-kan produksi Desa setempat dila.ksanakan sesuai dengan ha-rga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubemur. Da-lam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembeliar produksi dalam negeri dengan mengutamatgn produksi Desa setempat dilalsanatan sesuai dengan harga pembeli^n untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati. Pasa.l 18 Dalam menyelenggarakan Cadalgan Pangan Pemerintah Desa, Perbekel membentuk Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintal Desa. Unit Pengelola Cadalgan Pangar Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datam menyelenggamkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan BUM Desa. Pembentukan Unit Pengelola Cadalgar Pargan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…