DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Arah Pembangunan Daerah; Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana; Pelaksanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provisni Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2045.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan di Daerah.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJPD Semesta Berencana merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi, dan arah pembangunan.

Pasal 3

(1)Penyusunan RPJPD Semesta Berencana mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali.
(2)Arah Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Semesta Berencana serta berpedoman pada RTRW yang merupakan satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

(1)RPJPD Semesta Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.
(2)RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam RPJMD untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Daerah berikutnya.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
(2)Uraian sistematika RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 6

RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bappeda dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 7

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda.
(4)Pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 8

(1)Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana.
(2)Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana kepada Bupati.
(4)Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 4 Desember 2024 Pj. BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN JENDRIKA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 4 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, ANAK AGUNG GEDE LESMANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : ( 7 , 63 / 2024 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2045 I. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah, serta Instruksi Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sehingga penetapan RPJPD semesta berencana ini akan menjadi landasan yuridis dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…