DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Fasilitas Parkir Umum, Penyelenggara Fasilitas Parkir Dan Juru Parkir, Hak Dan Kewajiban, Sanksi Administratif, Ganti Kerugian Dan Kehilangan, Ketentuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;
c.bahwa Kabupaten Klungkung belum memiliki pengaturan secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perparkiran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6.Orang adalah orang pribadi. 3
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
9.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11.Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan ruang milik jalan.
12.Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau menunjang kegiatan yang dapat berupa gedung parkir dan / atau tempat parkir.
13.Penyelenggara Fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang, Desa Adat atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
14.Pengelola Fasiltas Parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara fasilitas parkir.
15.Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
16.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
18.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
19.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 4
20.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
21.Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
22.Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, Desa Adat atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
23.Pengguna Jasa adalah orang yang melakukan kegiatan parkir pada Fasilitas Parkir yang telah memiliki izin.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.seimbang; dan
e.keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau Lalu Lintas.

BAB II

FASILITAS PARKIR UMUM

Pasal 4

(1)Fasilitas Parkir terdiri dari:
1. a.Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
2. b.Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan.
(2)Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 5
(3)Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan menjadi:
1. a.Parkir di tempat khusus; dan
2. b.Parkir tidak tetap.

Pasal 5

(1)Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di Daerah atau jalan desa yang harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan/atau marka jalan.
(2)Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
(3)Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
1. a.rencana umum tata ruang;
2. b.Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
3. c.kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Pasal 6

Parkir kendaraan di dalam Ruang Milik Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 7

Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang dilakukan di:

a.tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
b.jalur khusus pejalan kaki;
c.jalur khusus sepeda;
d.tikungan;
e.jembatan;
f.terowongan;
g.tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
h.tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
i.muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
j.tempat yang dapat menutupi rambu Lalu Lintas atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
k.berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
l.pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi. 6

Pasal 8

Penetapan lokasi Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Fasilitas Parkir di tempat khusus Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat berupa:
1. a.taman parkir; dan/atau
2. b.gedung parkir.
(2)Parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan perparkiran ditempat umum baik yang menggunakan tanah, lapangan yang dimiliki/dikuasai Penyelenggara Fasilitas Parkir karena ada kegiatan insidental.
(3)Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
(4)Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
(5)Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
1. a.rencana umum tata ruang;
2. b.Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. c.kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
4. d.kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(6)Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib memiliki Izin.
(2)Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perseorangan warga Negara Indonesia, Desa Adat, atau badan hukum Indonesia, berupa:
1. a.usaha khusus perparkiran; atau
2. b.penunjang usaha pokok.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
(4)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk. 7
(5)Bupati melakukan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…