DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.578.349.974.253 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 1.391.993.558.143 b. Belanja Daerah Rp. 1.567.985.867.665 Defisit/Surplus Rp. (175.992.309.522) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 186.356.416.110 2. Pengeluaran Rp. 10.364.106.588 Pembiayaan Netto Rp. 175.992.309.522 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
d.bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 Nopember 2024 serta telah mendapat evaluasi dari Gubernur Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 957/04-E/HK/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
13.Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.391.993.558.143
b.Belanja Daerah Rp. 1.567.985.867.665 Defisit/Surplus Rp. (175.992.309.522)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 186.356.416.110
2. 2.Pengeluaran Rp. 10.364.106.588 Pembiayaan Netto Rp. 175.992.309.522 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.391.993.558.143 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp466.172.530.423 (empat ratus enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.257.175.641 (seratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.780.176.671 (dua ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.004.000.000 (delapan milyar empat juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.131.178.111 (tiga milyar seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp925.821.027.720 (sembilan ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.689.202.000 (delapan ratus dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.131.825.720 (seratus milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.567.985.867.665 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.266.846.030.470 (satu triliun dua ratus enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp760.913.586.737 (tujuh ratus enam puluh milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp425.999.955.737 (empat ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.319.597.400 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.127.590.596 (tujuh puluh dua milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
(6)Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.485.300.000 (empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp138.884.257.626 (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal gedung dan bangunan.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.992.780 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.325.715.549 (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.154.703.029 (empat puluh enam milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.349.734.000 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.932.112.268 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.055.231.569 (sepuluh milyar lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…