DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan total APBD sebesar Rp1.625.969.372.542,48 dengan pendapatan daerah sebesar Rp1.543.744.389.319,00, belanja daerah sebesar Rp1.615.605.265.954,48, dan pembiayaan netto sebesar Rp71.860.876.635,48 untuk menutup defisit anggaran. Komponen pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah, sedangkan belanja daerah mencakup belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer. Selain itu, peraturan ini mengatur perubahan rincian dalam 27 pasal dan 13 lampiran yang mencakup alokasi anggaran sektoral secara terperinci. Dengan demikian, Perda ini menjadi dasar hukum pelaksanaan APBD perubahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Agustus 2025 serta telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Klung k ung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rpl.625.969.372.542,48 (satu triliun enam ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh delapan sen) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan bagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. l.543.744.389.319,00
b.Belanja Daerah Rp. l.615.605.265.954,48 Defisit/Surplus Rp. (71.860.876.635,48)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp. 82.224.983.223,48 Rp. 10.364.106.588,00 rincian se Pembiayaan Netto Rp. 71.860.876.635,48 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
3. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rpl.543.744.389.319,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp601.963.812.018,00 (enam ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp207.655.626.474,00 (dua ratus tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.450.857.247,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.808.569.393,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.048.758.904,00 (enam puluh satu miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp941.780.242.035,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp807.293.896.000,00 (delapan ratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.486.346.035,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp335.266,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas;
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.266,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rpl.615.605.265.954,48 (satu triliun enam ratus lima belas miliar enam ratus lima juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.302.913.833.629,37 (satu triliun tiga ratus dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp776.342.403.133,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.030.142.500,37 (empat ratus dua puluh empat miliar tiga puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah tiga puluh tujuh sen).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.319.597.400,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.058.690.596,00 (sembilan puluh enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
(6)Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp3.163.000.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah).

8.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat

(7)Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanak:an sebesar Rp141.227.291.242,11 (seratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah sebelas sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a direncanak:an sebesar Rp121.992.780,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.485.990.095,11 (tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah sebelas sen).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanak:an sebesar Rp45.515.633.169,00 (empat puluh lima miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanak:an sebesar Rp57.006.562.930,00 (lima puluh tujuh miliar enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.932.l12.268,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rpl65.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

9.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

10.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rpl61.464.141.083,00 (seratus enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus em pat puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.547.889.083,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl24.916.252.000,00 (seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus enam belasjuta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

11.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…