DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur asas dan tujuan; kewajiban pemerintah daerah; hak dan kewajiban anak; kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga; peran serta masyarakat; pelaporan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan; peran serta masyarakat; lingkup penyelenggaraan perlindungan anak; kota layak anak dan gugus tugas; pengendalian, pembinaan,pengawasan, koordinasi dan kerjasama; pembiayaan; serta ketentuan sanksi. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kolaka sebagai kota yang relatif maju memiliki kompleksitas permasalahan anak tersendiri. Banyak anak perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, sehingga diperlukan upaya strategis yang komprehensif, sinergi, dan terpadu lintas/a.ntar sektor yang mengedepankan upaya perlindungan anak.
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Lernharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan .. Penyelenggaraan Perlindungan Anak. ten tangDae rahPeraturan

Menetapkan

menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kckerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. 7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); •
4. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4388);
5. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332);
6. 10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Conuention An The Rights Offiw Child On TfE Sale Of Children, Child hostitutian And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia - • .5. Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
7. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 12.Peraturan Mcnteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; • Tambahan149,Nornor2013Tahun selanjutnya lingkungan
9. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah SKPD di Pemerintah Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: l . Daerah adalah Kabupaten Kolaka

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka. • Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA dan BUPATJ KOLAKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. l
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tennasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik Iisik, mental, spiritual, rnaupun sosial.
7.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang rnemiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8.Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kcluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
10.Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. • birnbingan,diberikanuntuklembagaa tau
9.Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang
14.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, turnbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk perlindungan anak tennasuk perlindungan khusus .
16.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
17.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kcgiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kernbang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk • bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesernpatan anak memperoleh haknya.
18.Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselarnatan, martabat dan perkernbangan anak.
19.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
20.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21.Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. • mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. yang selanjutnya adalah lembaga kabupaten yang
25.Gugus Tugas Kota Layak Anak disingkat Gugus Tugas KLA koordinatif di tingkat Anak.
24.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya. • pemanfaatan data anak yang Penyelenggaraan Perlindungan dan dalam pengelolaan, diperlukan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
23.Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, tindakan yang meliputi22. Penanganan adalah :~ ,S BABII ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pcnyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak yang meliputi :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.
1. 26.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak rnelalui pengintegrasian komitmen surnberdaya pernerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk

a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, turnbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkuaJitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
b.menjamin pemenuhan hak anak, menciptakan rasa arnan, ramah dan bersahabat;
c.melindungi anak dari ancaman perrnasalahan sosiaJ daJam kehidupannya; .
d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak.
e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
f.mernbangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. perlindungan, anak dengan

Pasal 5

menjamin kesejahteraan Daerah dan Pemerintah pemeliharaan,

BAB III

KEWAJIBAN PEMERlNTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a.menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agarna, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
b.memberikan dukungan sarana dan prasarana umum dalam penyelenggaraan perlindungan anak. mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
c.mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pernenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; rnencegah, Pasal 6 Pemerintah Daerah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam rnenyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 7

Untuk mendukung kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
b.pemenuhan hak anak, tennasuk BABlV HAK DAN KEWAJIBANANAK

Pasal 8

(1)Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pernerintah, dan negara.
(2)Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan rnartabat kemanusiaan, serta hak •
1. e.mengoptimalkan peran dan fungsi SK.PDyang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
2. f.menyediakan sarana dan prasarana umum bagi anak; dan
3. g.melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. . kecerdasan serta minat dan bakatnya;
4. f.menyatakan dan didengar pendapatnya serta rnenerirna, mencari, dan memberikan informasi;
5. g.mernperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalarn peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.
(3)Selain dari hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anak berhak atas/untuk:
1. a.suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
2. b.menjalankan ibadah menurut agamanya atas bimbingan orangtua atau walinya;
3. c.mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
4. d.memperoleh pelayanan kesehatan;
5. e.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondidi fisik dan mental, teman;
6. c.rnencintai tanah air, bangsa dan negara;
7. d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agarnanya; dan
8. e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan dalam bentuk pekerjaan terburuk;
h.memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, narkotika dan minuman beralkohol dan
1. 1.memperoleh hak anak lainya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(4)Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan perneliharaan taraf kesejahteraan sosial. BABV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KELUARGA Pasa110
(1)Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. b.menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak di bawah umur.
(2)Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VJ PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas- luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, meliputi upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran,
(2)Peranserta masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak berupa:
1. a.memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan anak yang diketahuinya;
2. b.memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
3. c.memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
4. d.membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

KEWAJIBAN PEMERlNTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

KEWAJIBAN PEMERlNTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999