MEMUTUSKAN : I. A. Dengan mencabut :
B. Membubarkan :
44 tahun 1950 jis Staatsblad 1946 No. 143, 1948 No. 73, Peraturan Presiden N.I.T. tanggal 20 Maret 1948 No. 2/ Prv/48 (Staatsblad N.I.T. 1948 No. 22, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 87);
1954 No. 43);
33 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1952 No. 47 jo. 1953 No. 1);
21 jo. Staatsblad N.I.T. tahun 1949 No. 3;
II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH- DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI. BAB I. … BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
Pasal 2.
1.Daerah tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud di Tahuna.
2.,, ,, II di Minahasa di Tondano.
3.,, ,, II Bolaang Mongondow di Kotamobagu.
4.,, ,, II Gorontalo di Isimu.
5.,, ,, II Donggala di Palu.
6.,, ,, II Buol Toli-toli di Toli-toli.
7.,, ,, II Poso di Poso.
8.,, ,, II Banggai di Luwuk.
9.,, ,, II Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene.
10.,, ,, II Maros di Maros.
11.,, ...
11.,, ,, II Gowa di Sunggaminasa.
12.,, ,, II Jeneponto di Jeneponto.
13.,, ,, II Takalar di Takalar.
14.,, ,, II Luwu di Palopo.
15.,, ,, II Tana Toraja di Makale.
16.,, ,, II Bone di Watampone.
17.,, ,, II Wajo di Sengkang.
18.,, ,, II Soppeng di Wattansoppeng.
19.,, ,, II Bonthain di Bonthain.
20.,, ,, II Bulukumba di Bulukumba.
21.,, ,, II Sinjai di Sinjai.
22.,, ,, II Selayar di Benteng.
23.,, ,, II Barru di Barru.
24.,, ,, II Sidenreng-Rappang di Pangkajene (Siden-reng).
25.,, ,, II Pinrang di Pinrang.
26.,, ,, II Enrekang di Enrekang.
27.,, ,, II Majene di Majene.
28.,, ,, II Mamuju di Mamuju.
29.,, ,, II Polewali-Mamasa di Polewali.
30.,, ,, II Buton di Bau-bau.
31.,, ,, II Muna di Raha.
32.,, ,, II Kendari di Kendari.
33.,, ,, II Kolaka di Kolaka.
Pasal 3.
1.Kotapraja Manado terdiri dari 15 orang anggota.
2.Daerah tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud ,, ,, 16 ,,
3.,, ,, II Minahasa ,, ,, 35 ,, ,,
4.,, ,, II Bolaang Mongondow ,, ,, 15 ,, ,,
5.,, ,, II Gorontalo ,, ,, 19 ,, ,,
6.,, ,, II Donggala ,, ,, 21 ,, ,,
7.,, ,, II Boul Toli-toli ,, ,, 15 ,, ,,
8.Kotapraja Gorontalo ,, ,, 15 ,, ,,
9.Daerali tingkat II Poso ,, ,, 15 ,, ,,
10.,, ,, II Banggai ,, ,, 15 ,, ,,
11.Kotapraja ...
11.Kotapraja Makassar ,, ,, 35 ,, ,,
12.Daerah tingkat II Pangkajene dan Kepulauan ,, ,, 15 ,, ,,
13.,, ,, II Maros ,, ,, 15 ,, ,,
14.,, ,, II Gowa ,, ,, 22 ,, ,,
15.,, ,, II Jeneponto ,, ,, 15 ,, ,,
16.,, ,, II Takalar ,, ,, 15 ,, ,,
17.,, ,, II Luwu ,, ,, 20 ,, ,,
18.,, ,, II Tana Toraja ,, ,, 24 ,, ,,
19.,, ,, II Bone ,, ,, 35 ,, ,,
20.,, ,, II Wajo ,, ,, 30 ,, ,,
21.,, ,, II Soppeng ,, ,, 19 ,, ,,
22.,, ,, II Bonthain ,, ,, 15 ,, ,,
23.,, ,, II Bulukumba ,, ,, 17 ,, ,,
24.,, ,, II Sinjai ,, ,, 15 ,, ,,
25.,, ,, II Selayar ,, ,, 15 ,, ,,
26.Kotapraja Pare-pare ,, ,, 15 ,, ,,
27.Daerah tingkat II Barru ,, ,, 18 ,, ,,
28.,, ,, II Sidenreng- Rappang ,, ,, 17 ,, ,,
29.,, ,, II Pinrang ,, ,, 17 ,, ,,
30.,, ,, II Enrekang ,, ,, 15 ,, ,,
31.,, ,, II Majene ,, ,, 15 ,, ,,
32.,, ,, II Mamuju ,, ,, 15 ,, ,,
33.,, ,, II Polewali Mamasa ,, ,, 20 ,, ,,
34.,, ...
34.,, ,, II Buton ,, ,, 27 ,, ,,
35.,, ,, II Muna ,, ,, 15 ,, ,,
36.,, ,, II Kendan ,, ,, 15 ,, ,,
37.,, ,, II Kolaka ,, ,, 15 ,, ,,
Undang-undang No. 37 tahun 1957.
BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH. Pasal 4.
BAB III. TENTANG HALHAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN, KEKUASAAN, CAMPUR TANGAN DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH. Pasal 5. Tentang pegawai-pegawai Daerah.
Pasal 6. Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10. Semua peraturan-peraturan Daerah-daerah Swatantra/Swapraja/ Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat Undang-undang Pembentukan ini, begitu pula peraturan-peraturan daerah lainnya termasuk juga "Keuren en Reglementen van Politie" dan peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa setempat yang berwenang, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sejak berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh yang bersangkutan. Pasal 11. Semua pegawai yang dahulu diangkat oleh Daerah Swatantra/ Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, sepanjang mengenai urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah menurut Undang-undang ini, menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan. Pasal 12. … Pasal 12. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang yang ada dari Daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang ini, sepanjang mengenai urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah menurut Undang-undang ini, Menjadi milik dan tanggungan dari Daerah yang bersangkutan. Pasal 13.
529 sepanjang mengenai bentuk dan susunan serta tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi bekas Daerah-daerah Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang wilayahnya masing-masing atau bersama-sama telah dibentuk menjadi Daerah Swatantra dengan Undang-undang Pembentukan ini.
Pasal 14.
Segala nasehat atau pertimbangan Dewan Penasehat atau masing-masing anggota-anggotanya bersifat tidak mengikat.
Pasal 15. Segala kesulaitan-kesulaitan yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. BAB V. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 16. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulkawesi". Pasal 17. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan. Agar ... Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta, pada tanggal 4 Juli 1 959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959. Menteri kehakiman, G.A. MAENGKOM. Menteri Dalam Negeri, SANOESI HARDJADINATA. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 74. PENJELASAN UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1959 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI. I. UMUM. A. 1. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka didaerah Propinsi admistratip Sulawesi terdapat 20 Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai berikut :
Nampaknya pembagian Sulawesi dalam 20 Daerah-daerah itu kurang memuaskan dan belum memenuhi keinginan rakyat berbagai daerah yang menuntut supaya jumlah tersebut ditambah lagi agar dengan demikian itu berhubung kesukaran-kesukaran perhubungan dan masih belum terjaminnya keamanan, pemerintahan daerah dapat dilakukan secara lebih effisien. Dalam menilai tuntutan-tuntutan dari rakyat di Daerah-daerah, pemerintah harus memperhitungkan faktor kemampuan keuangan Negara pada dewasa ini. Dalam menentukan banyaknya jumlah daerah-daerah otonom yang akan dibentuk telah dipelajari pula pendapat dari Panitia Negara Pembagian Daerah dan faktor-faktor obyektip lain begitu pula telah diperhitungkan usul-usul dan pendapat-pendapat dalam kalangan masyarakat daerah. Setelah meneliti serta mempertimbangkan segala faktor-faktor politis, sosial-ekonomis, geografis, historis, ethnologis, kebudayaan dan lain-lain yang harus diperhitungkan dalam usaha-usaha melakukan pembentukan sesuatu daerah otonom, maka sebagai hasil peninjauan obyektip dalam hal ini, Pemerintah menarik kesimpulan, bahwa pembentukan sejumlah 37 Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi masih dapat dipertanggung-jawabkan serta cukup memberi jaminan dapat terselenggaranya pemerintahan secara yang lebih intensip dan effektip yang masih dapat dipikul dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara pada waktu sekarang ini. Dalam pelaksanaannya beberapa daripada 20 Daerah-daerah yang kini ada di Sulawesi itu dibagi dalam beberapa Daerah Tingkat II baru, yaitu :
B. Isi rumah-tangga. Mengenai isi rumah-tangga dan kewajiban Daerah diambil sebagai dasar ialah isi rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Daerah-daerah lama. Dalam menentukan isi rumah-tangga Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ini diambil sebagai prinsip, bahwa hak-hak otonomi yang dimiliki oleh Daerah-daerah lama yang ada di Sulawesi itu pada waktu mulai berlakunya Undang-undang pembentukan ini, kecuali mengenai urusan-urusan yang mempunyai sifat nasional atau kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi sifatnya dari pada sesuatu kepentingan daerah saja, sedapat mungkin tidak dikurangi. Selanjutnya dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan untuk memberikan penegasan tentang hak-hak otonomi bekas daerah swapraja yang dibentuk sebagai daerah tingkat II dan dari bekas Daerah-daerah Swapraja dan Swapraja tidak sejati yang termasuk dalam wilayah daerah Tingkat II yang bersangkutan. Untuk menjelaskan urusan-urusan yang termasuk rumah-tangga Daerah maka urusan-urusan tersebut dapat dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah. Penentuan isi rumah-tangga dimaksud diatas tidak mengurangi kemungkinan-kemungkinan penembahan dengan urusan-urusan lain sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957. C. Tentang D.P.R.D.
tiap-tiap 10.000 diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 15 dan maximum 35 orang anggota. Apabila dalam praktek kemudian ternyata, bahwa jumlah anggota D.P.R.D. yang ditentukan dalam Undang-undang itu tidak seimbang lagi dengan jumlah penduduk yang sebenarnya dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka tidak adanya keseimbangan ini dapat dibetulkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam batas-batas tersebut diatas berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957,
D. Kepala Daerah. Begitu pula mengenai Kepala Daerah dan penguasa sebagai pejabat Kepala Daerah telah dirumuskan beberapa ketentuan dalam naskah Undang-undang ini dalam pasal-pasal peralihan. E. Lain-lain.
Sedari saat pencabutan itu, berlaku ketentuan-ketentuan baru tentang Daerah-daerah yang dibubarkan menurut Undang-undang pembentukan ini.
II. PASAL DEMI PASAL. Tidak diberikan penjelasan, karena cukup jelas. Diketahui: Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1822.