DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB Il ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB Ill TUGAS DAN WEWENANG BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PENGELOLAAN SAMPAH BAB VI PERAN MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kolaka yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/ pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
d.bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan persampahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau ulang;
e.bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu rnernbentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka.

Mengingat

7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, ten tang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah ~ejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor274);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Mengingat Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka;
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu LingkupDinas.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : BUPATI KOLAKA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA Menetapkan

9.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ a tau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14.Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
15.Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
16.Tempat Pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle)yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
20.Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
21.Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. I I Tujuan pengelolaan sampah untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha

Pasal 3

a.tanggungjawab;
b.keberlanjutan;
c.keadilan;
d.manfaat;
e.Kebersamaan;
f.nilai ekonomi;
g.keamanan dan keselamatan, dan
h.kesadaran. BABil ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah berdasarkan pada asas:

22.Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNSadalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
25.Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan
26.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
27.Masyarakat adalah perorangan atau kelompokorang atau badan usaha atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.

e.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f.mendorong dan rnemfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
g.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau menangani sampah dan;
h.mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga- pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Togas Pemerintah Daerah meliputi:
a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
d.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

Pasal 5

a.sampah rumah tangga;
b.sampah sejenis sampah rumah tangga dan
c.sampah spesifik.

BAB ILL

TUGAS DAN WEWENANG Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

Pasal 4

untuk secara aktif mengurangi dan/atau rnenangani sampah yang berwawasan lingkungan;

d.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan
e.mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien. Masyarakat berhak:
a.Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan kebersihan dari pemerintah daerah dan/ atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

BAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c.melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPAdi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPSTdan/ atau TPA;
f.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
g.Pengelolaan sampah kota menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah di luar kota menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

Pasal 10

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan;
2. a.pengurangan sampah dan b.penanganan sampah.

Pasal 9

a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
b.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
c.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/ standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
d.dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(2)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/ atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang membidangi persampahan.
(3)Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/ a tau TPS.
(1)Dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang wajib:

Pasal 8

(2)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima)jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
4. c.Pemerintah Daerah.
5. b.pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial; dan
6. a.setiap orang pada sumbemya;
(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf a dilakukan oleh :

Pasal 12

Pemilahan Sampah

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan;
e.pemrosesan akhir sampah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

Pasal 4

BAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

Pasal 4

BAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007