DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Nomor: 18
Tahun: 2008
Ditetapkan: 7 Mei 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

1, KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 4. HAK DAN KEWAJIBAN 5. PERIZINAN 6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 7. PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 8. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 9. PERAN MASYARAKAT 10. LARANGAN 11. PENGAWASAN 12. SANKSI ADMINISTRATIF 13. PENYELESAIAN SENGKETA 14. PENYIDIKAN 15. KETENTUAN PIDANA 16. KETENTUAN PERALIHAN 17. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
c.bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
d.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6.Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7.Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8.Tempat . . .
8.Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
10.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
11.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
12.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait.

Pasal 2

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah . . .
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
b.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
c.memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e.menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
b.memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
d.memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 10

Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (110)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 22 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014