DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB IV PENDEKATAN BAB V EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB VII PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VIII PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB X PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB XIV PENGHARGAAN BAB XV PENDANAAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yaitu Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-rnasing dengan mengacu pada rencana dan program kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; manusia; BUPATI KOLAKA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga tercipta masyarakat yang sehat perlu penanggulangan dan percepatan penurunan Stunting;

b.bahwa Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama pada balita yang masih banyak terjadi di Kabupaten Kolaka sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR ~ TAHUN 2025 TENTANG PENANGGULANGAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Bupati adalah Bupati Kolaka.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENANGGULANGAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKOLAKA DAN BUPATIKOLAKA Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 1959 tentang
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun Mengingat 'I t

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

Asas-asas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah:

a.bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
b.penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
c.transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
1. 5.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.
2. 6.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
3. 7.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
4. 8.Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
5. 9.Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan angka kematian ibu dan bayi. ., .

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Sasaran Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
1. a.sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan b.sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
(2)Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.ibu hamil;
2. b.ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam)bulan; dan
3. c.ibu menyusui dan anak usia 6-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga bulan).

BAB III

SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

a.perbaikan pola konsumsi makanan;
b.perbaikan perilaku sadar gizi;
c.peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
d.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
d.peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
e.akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. I '

Pasal 7

(1)Dalam upaya mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
(2)Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
(3)Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan aktivitas fisik;
2. b.peningkatan perilaku hidup sehat;
3. c.penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. d.peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. f.peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 6

(1)Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
(2)Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat dan keluarga.
(3)Indikator kemandirian keluarga meliputi:
1. a.Kesadaran keluarga terhadap kesehatan dan gizi; dan
2. b.Pemanfaatan keluarga terhadap pelayanan kesehatan.
(3)Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, yaitu masyarakat um um. _I Pasal 9
(1)Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
(2)Penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertirnbangan- pertirnbangan yang rneliputi:
1. a.tingginya angka kejadian stunting;
2. b.perlunya efisiensi surnber daya;
3. c.lebih fokus dalam irnplernentasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
4. d.pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan

BAB IV

PENDEKATAN

Pasal 8

(1)Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan rnerupakan kornitrnen bersama antara Pernerintah Kabupaten dan rnasyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Gerakan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnelalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pernangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin rnaupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
(3)Gerakan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. a.penandatangan pakta integritas oleh Pernerintah Kabupaten, rnasyarakat dan pernangku kepentingan terkait;
2. b.kornunikasi, edukasi dan pernberian inforrnasi baik forrnil rnaupun inforrnil;
3. c.karnpanye di berbagai media; dan
4. d.pernberian penghargaan bagi rnasyarakat peduli Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 11

(1)Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting yang berkualitas.
(2)Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

(1)Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
(2)Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengertian gizi;
2. b.masalah gizi;
3. c.faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
4. d.praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
(3)Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan. BABY EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI
1. e.dapat dijadikan dasar perluasan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013