DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013

Nomor: 42
Tahun: 2013
Ditetapkan: 24 Mei 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
c.bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang …
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
2.Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
3.Organisasi …
3.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Tujuan umum Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
(2)Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah:
1. a.meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
2. b.meningkatkan ...
3. b.meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
4. c.memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Strategi utama Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

a.menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
b.peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
c.peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan
d.peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Pasal 4

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan.

Pasal 5

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

a.masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun;
b.kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
c.perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
d.Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
e.media massa;
f.dunia usaha; dan
g.lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

Pasal 6

(1)Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. a.kampanye …
2. a.kampanye nasional dan daerah;
3. b.advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
4. c.dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
5. d.pelatihan;
6. e.diskusi;
7. f.intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik);
8. g.intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan
9. h.kegiatan lain.
(2)Kampanye nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah ibadah, permukiman warga, dan ruang publik lain yang strategis.
(3)Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalangan dukungan pada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
(4)Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menggalang kerja sama dan kontribusi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
(5)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma-norma sosial.
(6)Diskusi ...
(6)Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma-norma sosial.
(7)Intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
(8)Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat.
(9)Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 7

Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilakukan oleh:

a.Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b.organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
c.organisasi profesi;
d.akademisi;
e.media …
e.media massa;
f.dunia usaha;
g.masyarakat; dan
h.mitra pembangunan internasional.

BAB IV

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disingkat Gugus Tugas.
(2)Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 9

Gugus Tugas mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;
b.mengoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
c.mengoordinasikan …
c.mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
d.mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; dan
e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Pasal 10

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang (merangkap anggota) Kesejahteraan Rakyat
2. b.Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri (merangkap anggota)
3. c.Wakil Ketua II : Menteri Kesehatan (merangkap anggota)
4. d.Sekretaris : Deputi Bidang Sumber Daya (merangkap anggota) Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pem- bangunan Nasional
5. e.Anggota …
6. e.Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Peren- canaan Pembangunan Nasional;
  1. 2.Menteri Pertanian;
  2. 3.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  3. 4.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. 5.Menteri Perindustrian;
  5. 6.Menteri Perdagangan;
  6. 7.Menteri Sosial;
  7. 8.Menteri Agama;
  8. 9.Menteri Komunikasi dan Informatika;
  9. 10.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Per- lindungan Anak; dan
  10. 11.Sekretaris Kabinet.
(3)Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pem- bangunan Nasional/Badan Peren- canaan Pembangunan Nasional;
2. b.Wakil …
3. b.Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. c.Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
5. d.Sekretaris I : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. e.Sekretaris II : Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan.
7. f.Anggota yang berasal dari unsur pemerintah.
(5)Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf f diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengarah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
c.bahwa pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang …
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
2.Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
3.Organisasi …
3.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Tujuan umum Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
(2)Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah:
1. a.meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
2. b.meningkatkan ...
3. b.meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
4. c.memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Strategi utama Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

a.menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
b.peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
c.peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan
d.peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Pasal 4

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan.

Pasal 5

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

a.masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun;
b.kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
c.perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
d.Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
e.media massa;
f.dunia usaha; dan
g.lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

Pasal 6

(1)Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. a.kampanye …
2. a.kampanye nasional dan daerah;
3. b.advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;
4. c.dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;
5. d.pelatihan;
6. e.diskusi;
7. f.intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik);
8. g.intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan
9. h.kegiatan lain.
(2)Kampanye nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah ibadah, permukiman warga, dan ruang publik lain yang strategis.
(3)Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalangan dukungan pada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
(4)Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menggalang kerja sama dan kontribusi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
(5)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma-norma sosial.
(6)Diskusi ...
(6)Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma-norma sosial.
(7)Intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
(8)Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat.
(9)Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 7

Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilakukan oleh:

a.Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b.organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
c.organisasi profesi;
d.akademisi;
e.media …
e.media massa;
f.dunia usaha;
g.masyarakat; dan
h.mitra pembangunan internasional.

BAB IV

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disingkat Gugus Tugas.
(2)Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 9

Gugus Tugas mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;
b.mengoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
c.mengoordinasikan …
c.mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
d.mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; dan
e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Pasal 10

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang (merangkap anggota) Kesejahteraan Rakyat
2. b.Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri (merangkap anggota)
3. c.Wakil Ketua II : Menteri Kesehatan (merangkap anggota)
4. d.Sekretaris : Deputi Bidang Sumber Daya (merangkap anggota) Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pem- bangunan Nasional
5. e.Anggota …
6. e.Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Peren- canaan Pembangunan Nasional;
  1. 2.Menteri Pertanian;
  2. 3.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  3. 4.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. 5.Menteri Perindustrian;
  5. 6.Menteri Perdagangan;
  6. 7.Menteri Sosial;
  7. 8.Menteri Agama;
  8. 9.Menteri Komunikasi dan Informatika;
  9. 10.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Per- lindungan Anak; dan
  10. 11.Sekretaris Kabinet.
(3)Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pem- bangunan Nasional/Badan Peren- canaan Pembangunan Nasional;
2. b.Wakil …
3. b.Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. c.Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
5. d.Sekretaris I : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. e.Sekretaris II : Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan.
7. f.Anggota yang berasal dari unsur pemerintah.
(5)Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf f diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengarah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2019