DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam peraturan ini diatur tentang pokok-pokok pengeloaan keuangan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; azas umum dan struktur APBD; proses penyusunan rancangan APBD; proses pembahasan dan penetapan APBD; pelaksanaan APBD; laporan realisasi semester pertama dan perubahan APBD; pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD; pengelolaan kekayaan dan kewajiban; penatausahaan keuangan daerah; akuntansi keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; pengaturan pengelolaan keuangan daerah;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG TENTANG POKOK.POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 2

Ruang Lingkup keuangan daerah meliput

a.Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
b.Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak Ketga,
c.Penerimaan daerah,
d.Pengeluaran daerah;
e.Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang dan barang serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 3 /I I kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daeran;
f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(I) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonoms, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kcpatutan, dan manfaat untuk masyarakat

(2)pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan diwujudkan dalam APBD yang ditctapkan dengan peraturan daerah. l 4 pemerintah daerah umum pengeloaan

Pasal 5

daerah selaku kepala pemegang kekuasaan (I) Kepala adalah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi

a.Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
b.Asas umum dan struktur APBD,
c.Penyusunan Rancangan tentang APBD
d.Penetapan dan Pelaksanaan APBD;
e.Perubahan serta Evaluasi APBD, f Pengelolaan kas,
g.Penatausahaan keuangan daerah,
h.Pemeriksaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD,
i.Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
j.Kerugian daerah,
k.Akuntansi Keuangan Daerah, • Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
m.Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan BLUD
n.Pengelolaan Asset,Pesediaan,Piutang dan Hutang daerah • keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

(2)Selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) kepala daerah mempunyai kewenangan menetapkan
1. a.kebijakan tentang pelaksanaan APBD:
2. b.kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
3. c.kuasa pengguna anggaran/barang,
4. d.bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengcluaran,
5. e.pcjabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. f.pejebat yang bertugas makukan pengelolaan utang dan piutang daerah,
7. g.pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;dan
8. h.pcjabat yang bertugas melakukan penguan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
(3)Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau selruh Kekuasaan Kepada, a Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
1. b.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD] selaku PPKD;
2. c.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDJ selaku pcjabat pengguna anggaran/barang daerah Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hurufa berkaitan dengan peran dan ungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan urusan pemerintahan daerah.
(2)Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud ayat l) mempunyai tugas koordinasi di bidang
1. a.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan APBD;
2. b.Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pengelolaan barang
3. c.Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. d.Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
5. e.Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah ;dan 15
6. f.Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
(3)Selain mempunyai tugas-tuagas koordinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunya tugas a., memimpin tim anggaran pemerintah daerah,
1. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
2. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
3. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD; dan
4. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengeiolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa Yang dilimpahkan oleh kepala daerah
(4)Koordinator Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksuG pada ayat [2) dan (3) kepada kepala daerah

Pasal 7

(I) Kepala SKPKD selaku PPKD scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
d.melaksanakan fungsi BUD;
e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangk@ pertanggungiawaban pelaksanaan APBD; dan
f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,
2. b.mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan srstem penerimaan dan pengeluaran kas daerah,
5. e.melaksanakan pemungutan pajak ,serta pungutan daerah yang sah lainnya,
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan dacrah; dan 16 I • I I • d j. melaksanakan kebijakandanpedomanpengelolaa sertapenghapusan barangmilikdaerah
(3)PPKDbertanggungjawabataspelaksanaan tugasm8 kepadakepala daerahmelaluisekretarisdaerah.

Pasal 8

(I PPKD selakuBUDmenunjukpejabatdilingkungan SKPKD selakukuasaBUD.

(2)Penunjukkan kuasaBUDsebagaimanadimaksudpada ayat()ditetapkan dengan keputusankepaladaerah.
(3)KuasaBUD sebagaimanadimaksudpadaayat() mempunyai tugas' a.menyiapkan anggaran kas; b.menyiapkanSPD; e.menerbitkanSP2D; d.menyimpan seluruhbuktiasli kepemilikankekayaan daerah; e.memantaupelaksanaanpemerimaand" pengeluaran APBDoleh bank/ataulembagakeuan~n lainnyayangtelahditunjuk; f.mengusahakan danmengaturdanayangdiperlaa dalampelaksanaanAPBD; g.menyimpan uangdaerah, h.melaksanakanpenerpatanuangdaerahdan mengelola/ menatausahakaninvestasidaeran% melakukanpembayaran berdasarkanpermintaan pejabatpengguna anggaranatasbebanrekeningkas umumdaerah; j. melaksanakanpemberianpirjamanatasname pemeritahdaerah; •melakcukanpengelolaan utangdanpiutangdacrahi dan •melakukanpenagihanpiutangdaerah
(4)KuasaBUD bertanggung jawabataspelaksanaan tugasnyakepadaPPKDselakuBUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkankepadapejabatlainnya dilingkungan SKPKDuntukmelaksanakantugas-18- sebagai berikut a.menyusun rancanganAPBD danrancanganPerubahan APBD, b.melakukanpengendalianpelaksanaanAD, e.melaksanakanpemungutanpajakdaerah seT pungutan daerahyangsahlainnya; d.menyiapkan pelaksanaanpinjamandan penbenan jarinan atasnamapemerintahdaerah; e.melaksanakan sistem akuntansidanpelaporan keuangandaerah; l1 l • f menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan scrta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(3)huruf e mempunyai tugas
1. a.menyusun RKA-SKPD;
2. b.menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksankan anggaran SKPD yang ipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas agihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah dan/atau pajak daerah,
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menandatangani SPM;
9. j.mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. k.menyusun dan meyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yangdipimpinnya;
11. m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
12. n.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Pasal 11

() Pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas sebagat mana dimaksud dalar Pasal IO dapat melimpahkan sebagian kewenagannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2)Penetapan kepala unitkerja pada SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kopetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada /t • ayat(l) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD mempunyat tugas;
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2. b.melaksanakan unit kerja yang dipimpinnya,
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan mnemerintahkan pembayaran,
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;dan
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. () Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada prngguna anggaran/pengguna barang

Pasal 12

(I) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapa! menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selakuPPTK

(2)PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyan tugas mencakup
1. a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegatan,
3. c.menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…