DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pelayanan public bidang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas dan tujuan; penyelenggara pelayanan public kesehatan; ruang lingkup dan prioritas pelayanan; standar pelayanan; pengadaan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan; manajemen mutu dan informasi kesehatan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui otonomi daerah dengan memperhatikan kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta kesetaraan pelayanan bagi daerah-daerah tertentu . antara lain daerah tertinggal dan daerah yang memerlukan perhatian khusus; c, bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta masyarakat yang berada di daerah terpencil daerah yang memerlukan perhatian khusus; 4, bahwa 4ajfP.P: menmg~~ p~m~r~t~:l-'=~i1 I~_y~~ kesehatan perlu . dilakukan peningkatan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan SALIN AN adanya . sumberdaya manusia yang memadai dalam melaksanakan pelayanan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik Bidang Kesehatan. Menging~t ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ..

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang -~ Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di' Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik, -~-1 Indonesia Nomor 4355); 5; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
8.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia TEU11J.n 200() nomor 112; Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang I l Perlindungan · dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2909 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20()9 Nomor 144, ·T~bcμ1~ Lembaran Negara." Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sak:it (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopior 5234);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabtipaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Teriggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); "
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehata:n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahuii 1996 Nomor 49, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia N9m9r ~9~7);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara' Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
18.Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ·
19.Peraturan Pemerintah Nomor 3.8 Tahun 2Q07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Lembaran Negara : Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 33. Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215); ·
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702 /MENKES/SK/VIII/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimum SPM;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1141 /MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan; ~-- - _______

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur. BABI KBT&NTJJ"A?JVMVM Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 /MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; .
27.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil Dan Fasilitas · Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Di Minati; .
28.P~rat~ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201? tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; ·
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum, Daerah Kabupaten Kolaka Timur. -~\ J.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spiritual · maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggasakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat.
9.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin, dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 10, Tenaga Ke~~h~t~ a,9aj~ ~~t.i~p . orang YM-g mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, c:l~/ a,tf!μ Masyarakat.
12.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam . rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
13.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), EL~~ campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan urituk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
14.Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan · permasalahan kesehatan manusia.
15.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi <Jan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. • H>, Sarana K~~~h~tmi.~daj~ t.~mp~t y~g 4igμ,p~ μ.ptu.k. menyelenggarakan upaya kesehatan. ·
17.Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya .Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif gen Rehabilitatif kepada Masyarakat di suatu wilayah tertentu.
18.Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawatjalan kepada pasien.
19.Puskesmas Non Perawatan adalah puskesmas yang · hanya memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien.
20.Puskesmas PONED adalah Puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat terlatih PONEDdan mampu memberikan pelayanan langsung terhadap ibu . hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader / masyarakat, Bidan di desa dan Puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Rumah Sakit.
21.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya pada sarana kesehatan Pemerintah maupun swasta; mencakup Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
22.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
23.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan . ·terhadap suatu masalah kesehatan I penyakit. • -
24.Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangarr penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar· kualitas penderita .: dapat terjaga seoptimal mungkin.
25.Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
26.Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialistik dan dilakukan pada Sarana Peiayanan Kesehatan Rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
27.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
28.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah atau menanggulangi resiko 'kematian atau cacat. .. . ·~·
29.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan · lainnya dengan inap. ·
30.Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi.
31.Pelayanan Paramedis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh Perawat, Perawat Gigi dan Bidan. 32 '. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
33.Standar pelayanan bidang kesehatan selanjutnya disingkat SPM adalah standar minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah dalam pelayanan bidang kesehatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas; cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 3S, Maklumat pelayanan ag.~~ pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
36.Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.
37.Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual atau ucapan yang menyasar seksual atau tindakan memperdagangkan a tau. tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, pcnahanan, tekanan. psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau · mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu . memberikan persetujuan yang sesungguhnya. ~-

Pasal 4

Penyelenggara pelayanan publik kesehatan meliputi:

a.penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya . bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja belanja daerah dan/ atau sumber pendapatan lainnya;

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN

Pasal 3

Pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan untuk:

a.meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanankesehatan;
b.meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan; dan
c.memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. · ,. d-1 diselenggarakan

Pasal 2

Pelayanan publik bidang kesehatan berdasarkan asas :

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.inovatif;
d.manfaat;
e.keseimbangan; ·
f.cepat, cermat, dan akurat;
g.keadilan gender;
h.penghormatan terhadap hak; dan
i.tidak diskriminatif.
1. 38.Daerah ·Terpencil adalah Daerah yang sulit dijangkau karena . berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan Komunikasi. J';.

BAB II

AiA$ l>Alf TVJUAW

Pasal 6

( 1) Pelayanan pu blik bidang kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf a. terdiri dari: . a. pelayanan rawat jalan;

b.pelayanan rawat inap;
c.pelayanan kebidanan; dan
d.pelayanan kesehatan lainnya;

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab merenoanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan publik bidang kesehatan yang· bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
(2)Pelayanan publik bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.pelayanan publik bidang kesehatan perorangan;
2. b.pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat; . . . Baglan Kesatu RuangLlngkup PelayananKesehatan
3. b.penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian ata;μ seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. c.penyediaan jasa pelayanan kesehatan yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
(2)Pelayanan rawat jalan sebagaimana yang dimaksud pada aycl:t (1) huruf a, meliputi :
1. a.konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. b.pemeriksaan fisik;
3. c.pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, .radio diagnostik);
4. d.pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
5. e.pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
6. f.pelayanan kesehatan rujukan dari ·Puskesmas ke Rumah Sakit;
7. g.pelayanan Terapi Substitusi atau Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM);dan
8. h.pemberian obat-obatan;
(3)Pelayanan rawat inap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf 1;>, meliputi:
1. a.akomodasi penderita atau pasien;
2. b.pemeriksaan fisik;
3. c.tindakan medis;
4. d.pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
5. e.pemberian obat-obatan, dan
6. f.rujukan ke rumah sakit;
(4)Pelayanan kebidanan sebagaimana yang dimaksud pada .: ayat ( 1) huruf c, meliputi:
1. a.pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
2. b.pertolongan persalinan atau tindakan medis persalinan;
3. c.akomodasi penderita atau pasien;
4. d.perawatan ibu dan bayi baru lahir;
5. e.pemberian obat dan bahan habis pakai;
6. f.pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; dan
7. g.rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sa.kit bila di perlukan;
(5)Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas di luar ,----------------

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN

Pasal 8

(1)Promosi Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

Pasal 7

( 1) Pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b' terdiri dari :

a.pelayanan kesehatan dasar wajib;
b.pelayanan kesehatan dasar pengembangan/pilihan;

(2)Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
1. a.promosi kesehatan;
2. b.kesehatan lingkungan;
3. c.kesehatan lbu, Anak dan Keluarga Berencana;
4. d.perbaikan gizi masyarakat;
5. e.pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
6. f.pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan;
(3)Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b; meliputi:
1. a.pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
2. b.pelayanan kesehatan jiwa;
3. c.pelayanan kesehatan mata;
4. d.pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
5. e.pelayanan kesehatan usia lanjut;
6. f.pelayanan kesehatan olah raga;
7. g.pelayanan kesehatan tradisional;
8. h.pelayanan kesehatan kerja;
9. i.usaha kesehatan sekolah; dan
10. j.pelayanan laboratorium kesehatan medis dan masyarakat; ( 4) Pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas danjaringannya. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, clan huruf c,
11. a.penyediaan media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat;
12. b.pengembangan dan penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya Desa Siaga dan Posyandu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
13. c.pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui jalinan kemitraan;
(2)Kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sa.ra.na. air lj~rsih, Jamba.n kelua.rga, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah sementara untuk menjamin pemukiman masyarakat memenuhi syarat-syarat kesehatan;
2. b.pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang oerWawasan Reseliaffir.. llftgYUfigafi;
3. c.kontrol terhadap.pencemaran air, tanah dan udara;
4. d.kontrol terhadap vector pembawa penyakit; dan
5. e.sanitasi tempat-tempat umurn;
(3)Kesehatan lbu, Anak dan KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi; -
1. a.pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;
2. b.pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah;
3. c.pelayanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
4. d.pelayanan kesehatan keluarga berencana.
(4)Dalam menunjang pelaksanaan peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA),maka Pemerintah Daerah wajib menjamin:
1. a.pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter dan tenaga keseha~ dengan kompetensi kebidanan;
2. b.pelaksanaan · Inisiasi Menyusui Dini (IMO) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir ~... -------~--·--- -·· ~- selama 6 (enam) bulan;
3. c.penyediaan sarana dan fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja maupun tempat sarana umum;
4. d.pemberian imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu hamil; dan
5. e.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, beuita. dan ibu hamil,
(5)Upaya perbaikan gizi masyarakatsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.penyediaan · suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui;
2. b.pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu . hamil yang mengalami gangguan gizi; .:
3. c.deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita;
4. d.pencegahan dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat; •
5. e.komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola · konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang dan perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan
6. f.peningk:atan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
(6)Pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.penyelenggaraan imunisasi lengk:ap bagi bayi, anak dan ibu hamil;
2. b.pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, diantaranya · diare, demam berdarah dengue, tuberkulosis, malaria, rabies, Infeksi Menular Seksual (IMS),HIV/AIDS , kusta, daninfeksi Saluran Pemapasan Akut (ISPA);
3. c.penyelidikan dan penyebaran penyakit potensi wabah, diantaranya diare, demam berdarah dengue, malaria, rabies, polio dan campak; dan
4. d.pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit degeneratif (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan · pelayanan publik bidang kesehatan pada:
1. a.pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan terisolir;
2. b.pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutiihan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AID$;
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir a riieliputi: Baglan Kedua PrlorttasPelayanan PublikBldang Kesehatan

Pasal 9

( 1) Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat {3) disesuaikan dengan kebutuhan daerah melalui kajian dan 'evidence; based' yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;

(2)Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan yang menjad:i. wajib dilaksanakan di kabupaten.
(7)Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan sebagaimana yang dimaksud daj8;II1 Pasal 7 ayat (2) huruf f, mencakup:
1. a.pelayanan pengobatan penyakit;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana · kegawatdaruratan;
3. c.pemeriksaan laboratorium; dan
4. d.visum. et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik. · ~- ~- ----~----- .. ·------------

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…