DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang sistem pendidikan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas penyelenggraan pendidikan dan tujuan system pendidikan daerah; hak dan kewajiban pendidik PNS maupun Non PNS; Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan PNS maupun Non PNS; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan; Pengelolaan Pendidikan; Kurikulum; Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan; Bahasa Pengantar; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Prasarana dan Sarana; Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi; Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan; Penjaminan Mutu; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan serta Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat;
c.bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk : memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah; BUPATI·KOLAKA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 12 TAHON 2016 · TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . . BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA ------·~---·· -- -~·

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4535);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru d'an Dasen (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Nomor 4586);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemuda.an 1 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 148 Tambaha.n Lembaran Ne,$a.ra Republik Indonesia Nomor 5067);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan f>ramuka [Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Ta.hun 2010 Nomor 131 Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5169);
13.Undang-Unda.ng Nomor 12 Ta.hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tamba.ha.n Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Unda.ng-Unda.ng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemhentukan Kabupatefi Kelaka Timur' di Pfopiiisi Sulawesi Tenggara. (Lemba.ra.n Negara Republik Indonesia. Tahun 2013 Nomor 23, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5401);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) · sebagaimana telah diubah dua kali terakhir r, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
17.Peraturan Pemerintah · Nomor 58 Tahun 2005. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik .: Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 · tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4737); > .;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang w~jil? Belajar [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor -- 91 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2008 Nomor i 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidiKan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan • Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan -Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 12010 . tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomot' 87 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
25.Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali 9-~ngEU1 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; > ..
26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan M-μt1;1 Pendidikan;
27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; - · -
28.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
29.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupateri/Kota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan .Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
30.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan · Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
31.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
32.Peraturan Menterl Pendidikai,. dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 ten tang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
33.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Ka.btipatei\ K6Iili Timiit{Le-mbaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2); ;.. ----------------· yang Dewan Kolaka,' Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disifigkat SKPD aafilan SKPD yaiig memt>iaangi Pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran . agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, BABI KETENTUAN UMUM •

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DAERAII MEMUTUSKAN Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR

35.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 201(> tentang P9k9k-P9k9k Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1); j --------- -- ·- -···-. ___J kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, barigsa dan Negara
8.· Jalur perididikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9..Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat · perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10.J enis pendidikan adalah kelompok yang .· didasarkan- pada kekhususan tujuan -pendidikan suatu satuan pendidikan.
11.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang .menyelenggarakan pendidikan .. pada jalur formal, nonformal dan . informal pada setiap je"'njangdan jenis pendidikan.
12.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang- dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikari yang berbentuk .: Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 14.. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15.Pendidikan formal adalah jalur pendiclikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 1 7. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
18.Penclidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa,
19.Penclidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
20.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memaharni, dan mengamalkan ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama.
21.Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
22.Taman kanak-kanak, setanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23.Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak befusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. -------------------
24.Sekolah Dasar, yang selanjutnya clisingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang penclidikan dasar.
25.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal . dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan .: dasar.
26.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27.Madrasdh Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan- kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml.
28.Sekolah Menengah Atas, yang · selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyeienggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebaga.i lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29.Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agafua Islam pada jeajang peri.didoom menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain-yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
30.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat $MK adalah 1;1~~ ~~tq: bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil . belajar yan~ diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31.Madrasah Aliyah Kejuruan, yang . selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama - Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.atau MTs.
32.Sekolah• Luar Biasa, selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB),- Sekolah Dasar Luar Biasa · (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB),Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
33.Pusat kegiatan belajar masyarakat, yang · selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataa.dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. ,
34.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri memalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu .
35.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilita.ter, da¥i seb.u.tan la.iii yMg sesuai dengai.'i kekhususannya, : serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan -------· ··-- -· ·-··
36.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat y@g mengabdikan girl dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
37.Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota .
38.Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang ·~ dituangkan dalam · criteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta 'didikpada jenjang dan jenis" pendidikan tertentu
39.Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
40.Standaf Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
41.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dan jabatan
42.Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang · betkaitan perencanaan, pelaksanaan, dan . pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, ataunasional agar tercapai evisiensi dan evektifitas penyelenggaraan pendidikan
43.Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan criteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, .: laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, temi3at E~rekreasi, dan oereki-easi, serta stimber . lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi · informasi dan komunikasi

Pasal 3

Sistem Pendidikan Daerah bertujuan untuk meningkatkan - kesadaran, kemauan, dan · kemampuan, pemerintah daerah dalam melihat kondisi pendidikan sesuai capaian dan karakteristik wilayah sebagai investasi bagi pembangunan sumber . daya manusia. BABII ASAS' PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN TUJUAN SISTEM PENDIDIKAN DAERAH BBlinn K11nt11 A1;asPenyelenggaraan Pendidikan , '

44.Standar Pembiayaan adalah standar yang mangatur komponen · dan besamya biaya operasi satuan penclidikan yang berlaku selama satu tahun
45.Standar Penilaian adalah standar nasional pendiclikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik

Pasal 4

( 1) Setiap Warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu ..

(2)Warga masyarakat berhak rnenyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat. .
(3)Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(4)' Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan.khusus,
(5)Warga -masyarakat yang mengalami bencana alani dau/atau bencana "sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(6)Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia

Pasal 5

( 1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh} sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.

(2)Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
(3)Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

BAB III

HAK DAN·KEWAJIBAN

Pasal 8

( 1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi : program dan penyelenggaraan pendidikan.

(2)Peran ·serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
(2)Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas Q,f;\P., usianya,
(3)Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
(4)Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan analmya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang, tidak: mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan .: Pemerintah Daerah. Baglan Ketlga Hak Orang Tua ,. Pasat 6 Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2)

Pasal 10

Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka "pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, . kecerdasan, dan kemampuannya. Peserta didik yang berprestasi dan/ atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai - pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/ atau bantuan biaya pendidikan dari ' Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat. Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajamya. Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan, Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Setiap peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(1)
(3)-..+ Ji- .
(4)
(5)
(6)
(7)

Pasal 13

( 1) memperoleh penghasilan di ~~~ kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PNS dan yang bersesuaian bagi non PNS;

(2)mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
(3)memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; • BAB IV HAK D.AJ'·KEWAJIBAN PENDIDIK PNS MAUPUN NONPNS

Pasal 11

( 1} Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

(2). Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3)Setiap peserta didik - berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan. Kewajibail Peserta Didik

Pasal 14

( 1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

(2)memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
(3)meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kornpetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu peiigetahtiari, tekn616gi, daii sertii
(4)memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
(4)memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
(5)memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
(6)memiliki kebebasan/kewenangan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(7)memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; .
(8)memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu .: tugas dan kewajibannya;
(9)memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
(10)memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; ( 11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. /<. . -- -- -------------- ! ·---- .,

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…