DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita (KIBBLA) Kabupaten Kolaka Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas dan tujuan; hak dan kewajiban; wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sumber daya KIBBLA; pembinaan, pengawasan dan pelaporan; serta ketentuan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya . suatu daerah yang dapat diukur dari angka keijakitaft tlan k~ttuttlan ibu, b~yi baru lahlr', bayi dan anak balita;
c.bahwa KIBBLA merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan (Sustainable Development Goals/ SDGs) agar lanjutan pelayanan I{IBBLAdapat dilaksanakan . secara efektif, menyeluruh dan terpadu;
d.bahwa pelayanan kesehatan khususnya KIBBLAyang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan lanjutan/SDGs & meningkatkan kesejahteraan rakyat; BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAl(A TIMUR NOMOR 13 TAHUN.2016 TENTANG KESEHATAN IBU,.BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA (KIBBLA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR DENGAN RAHMAT TUH,ANYANG MAHA ESA • SALIN AN { .... --l -~
e.bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dan huruf e diatas.. maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 'I'ingkat II di Sulawesi (Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ·
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan • Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lemabaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.· Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Leffloara.n. Negara RepUBlik If1~en~§ia Nomor 4355H ,.. ' .{
9.Undang .. undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam · Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi . Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor . 23 Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5401);
15.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, .Tambahan .. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, · Tamoilan Lemos.ran Negara RepUlilfk lnaoriesia Nomor 5679); ...
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang I . Penelitian dan Pengembangan Kesehatan [Lembaran.. . . .. '. . . . Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 4·9, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan ~eny~l~~gg~~n remerintah J~mb~,an Ne$~i:_a Repubbk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan ' Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daeran (Lemoaran Nega-ra republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4741); . Dengan Peraetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN Me:oetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN SALlTA (KIBBLA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2915 Tentang Susurian Organisasi dan T~~ Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
26.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 273 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;
27.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan;
28.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor . 450 /Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif pada Bayi Indonesia;
29.Keputusan Menteri Kesehatan · Nomor 1193 /Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
30.Keputusan - Menteri Kesehatan Nomor 1593 /Menkes/SK/IX/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Tambahan Ibu Hamil dan lbu Menyusui
31.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611 / Menkes _ · / SK I XI / 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
32.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga.

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3.Peffiefifi.taB P¥oVinsi a.tlfilah Pelnefinta.li PfoVinsi Sulawesi Tenggara;
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerinta.h Kabupaten Kolaka Timur
5.Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur
7.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
8.Pelayanan • kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan;
9.Kesehatan lbu. Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan - kepada intervensi yang terbukti secara ilmiahefektif baerhasil menurunkan harga Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan , ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijasah dan/ atau sertifika.si melalui pendidikan dan/ atau secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri;
11.Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang memepunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLAbaik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri;
12.Pos Kesehatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut · Poskesdes/Poskeskel adalah fasilita.s · layanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar;
13.Pusat . Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah kerja;
14.Jaringan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan · kesehatan ;yang dilinipahkan sebagian kewenangan pelayanan .kesehatan yang menjadi binaan puskesmas . di wilayah kerja tertentu seperti Puskesmas Pembantu (pustu) dan Praktek Bidan;
15.Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED ·adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu · memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap; •
16.Rumah sakit Umum adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan speasialistik;
17.Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang - diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan : praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya ditempat dan/ atau wilayah tertentu;
18.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses Penelahaan bersama kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal serta penetalaksanaannya secara menyeluruh;
19.Air susu ibu eksklusif yang disebut juga ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain;
20.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disebut IMO adalah memberi kesempatan kepada bayi untuk menyusu paling lamabat satu jam setelah kelahiran;
21.Imunisasi adalah pemeberian vaksin jenis tertentu . untlik mamoerikan kekeoalan terM.adap penyakit l tertentu; 1. !

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Eayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita oerasaskati nilfil ilmian, manfa.at, keaoilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta Tenaga KIBBLA. Sagian Pertama Asas BABII ASAS DAN TUJUAN

22.Desa terpencil. adalah Desa yang secara geografis berada dipinggiran Daerah dan berada dipinggiran wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten dan desa yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya;
23.Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kolaka Timur;
24.Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui;
25.Bayi baru lahir disebut juga Neonatal adalah anak usia nol (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari; ;
26.Bayi adalah anak usia nol (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan · 28 (dua puluh delapan) hari;
27.Balita dalah anak usia O (nol) sampai dengan 59 · (lima puluh sempilan) bulan; ·
28.Fasilitas Kesehatan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya . untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA balk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan · masyarakat;
29.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
30.Usaha Swasta adalah perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan tenaga kaum perempuan. ,.)t...... Setiap ibu berhak :

a.Mendapatkan · pelayanan kesehatan selama kehamilan; ·
b.Mendapatkan persalinan.dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih;
c.Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
d.Penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
e.Mendapatkan kontrasepsi yang adekuat;
f.Menoiak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga sarana yang tidak memiliki sertifikasi;

Pasal 4

Bagian Pertama Hak BAB Ill HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kedua Tujuan

BAB ILL

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLAyaitu :

a.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
b.Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
c.Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan -yang kurang menguntungkan KIBBLA;
d.Terciptanya kerjasama antar semua : stakeholder r. dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi hara lahir, bayi dan anak baiita; .
e.Tercapainya ·peningkatan akses · informal tentang pelayanan KIBBLA;
f.Tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan agar efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA. -, . !

Pasal 6

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan : a, Imunisasi ¢a!~ yang lengkap dan berkualltas:

b.Lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita; .
c.Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk - memulihkan gangguan kesehatannya;
d.Air susu ibu yangeksklusif selamaenarn bulan; dan
e.Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 7

(1)Seti~p Tenaga Kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang wajar -
(2)Tambahan penghasilan . yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah. :Sagian Kedua :J(ewajiban

Pasal 8

Pemerintah daerah memiliki kewajiban : 9,, Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;

g.Mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan A$1Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin dan kurang mampu. , Pasal 5 Setiap anak baru lahir berhak mendapatkan :
a.·Peiayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.Pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.IMO dan Air Susu kolostrum;
d.Air susu ibu eksklusif; dan
e.Imunisasi dasar 1'- .-.· J:iasal g Penyedia jasa pelayanan kesehatan memiliki kewajiban :
a.Memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
b.Mengutamakan pelayanan KIBBLA dalam kondisi danirat tanpa mei:ianyakan. status ekonomi dan jaminan uang muka;
b.Menyediakan kebutuhan tenaga KIBBLA, obat- 9}?a4ID, alat-alat, 4~ dana lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai · dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
c.Manyediakan data KIBBLA, baik yang digunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah maupun lintas pemerintah; · ·
d.Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan ' dalam bidang pelayanan KIBBLA; .
e.Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbuktif efektik dan efisien;
f.Melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
g.Melakukan AMP di seluruh fasilitas kesehatan apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir; •
h.Menjamin Ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
1. 1.Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
j.Menjamin pembiyaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin dan kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k.Menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
1. 1.Memberikan informasi ten tang. KIBBLAyang seluas- Iuasnya kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan maupun melalui media; .f
m.Membentuk dan mengaktfkan Desa siaga di bidang kesehatan. Pasa1 -11 Usaha swasta memiliki kewajiban :
a.memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
b.memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan· pelayanan KIBBLA;
c.menyediakan tempat menyusui di tempat-tempat umum dan penambahan gizi bagi ibu pekerja yang sedang menyusui;
b.memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan sesuai dengan · ketentuan · peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat memiliki kewajiban:

a.memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;·
b.memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
c.memberikan perlindungan; rasa aman dan nyaman
d.terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan _,· perlindungan · untuk menurunkan anaka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita; dan/ atau
e.memperioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA. .A._
c.Meningkatkan ; kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal KIBBLA;
d.Bagi fasilitas pemerintah melayani KIBBLA sebagaimana dimaksud pada poin b akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah Daerah oleh badan penjamin Jaminan Kesehatan (BPJS) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
e.Melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan. : Bagian Kedua T~nggung Jawab

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan peiayanan KIBBLA, bertanggungjawab :
1. a.Memberikan pendidikan dan penyuluhan KIBBLA kepada masyarakat.
2. b.Melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan KIBBLA;
3. c.Menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang merata, terjangkau dan bermutu untuk masyarakat;
4. d.Menjamin pelayanan KIBBLA bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
(1)Wewenang Pemerintah Daerah penyelenggaraan pelayanan KIBBLAmeliputi :
1. a.melakukan AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian lbu dan Bayi;
2. b.melakukan .peringatan dan mencabut ijin praktek fasilitas kesehatan
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud' ayat (1), diatur lebih lanjut . dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. J I ! dalam I·

Pasal 16

( 1) lbu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA millk pemerintah daerah atau milik masyarakat atau swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan ·-kesehatan terse but. Baglan Kedua Pelayanan Persallnan . Paaal 16

(1)Pemerintah daerah menjamin seluruh ibu hamil mendapatkan • pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai. ·
(2)Pemerintah daerah menjamin serta memprioritaskan pelayanan kehamilan kepada ibu dari kelompok miskin dan tidak mampu.
(3)Pemerintah daerah menjamin terpenuhinya gizi bagi Ibu hamil yang menderita gizi kurang terutama ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK), ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.
(4)Teknis Pelaksanaan Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh dinas kesehatan bersama instansi terkait lainnya
1. e.Melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi KIBBLA.
2. f.Masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan KIBBLA· sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan Paaal 18 -:_r, .
(1)Tenaga KIBBLAyang menyelenggarakan persalinan pada tasiHtas peiayanan KiBBLA harus menjaga · kebersihan diri, tempat dan sterilitas peralatan KIBBLA.
(2)Tenaga KIBBLAdan keluarga ibu tidak dianjurkan pertolongan persalinan di rumah, diharuskan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan dengan menyiapkan segala material yang memungkinkan bagi.ibu bersalin pada tempat yang bersih dan .Iengkap.
(3)Setiap tenaga KIBBLAmencatat seluruh kondisi ibu aa.1am. be:ntuk pencatatan medis, rnrrnastik grafik persalinan atau partograf.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…