DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pemilihan kepala desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pemilihan kepala desa; masa jabatan kepala desa; ketentuan sanksi administrasi dan pidana. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pemilihan Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.· Undang-undang Nomor 8 Tahun · 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAH!&AT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA TIMUR, SALIN AN ·\9. Sulawesi . Tenggara (Lembaran . Negara . Republ Indonesia Tahun 2013 Nomor 23; Tambahah Lembare Negara Republik Indonesia Nornor 5401); Undang-Undarig Nomor -fi Tahuri 2014 tentang De: (Lcmbaran. Negara Republik Indonesia · Tah un 201 Ncmor 7, · Tambahan Lernbaran 'Negara Republ Indonesia Nomor 5495); Undang-undarig Nornor 2.3 Tahun 2014 tentar Pemerintahan •_ Daerah (Lernbaran · Negara Republ Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, · Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 558 sebagaimana 'telah diubah beberapa kali, terakh dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015· tentar Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor ~ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun .2015 .Nornor 5, Tambahan ·. Lernbaran .Negara Republik · Indones: Nomor 5679); : : · ·. . · •· . . · · · . . · Peraturan -Pemerintah Noinor 33: Tahun ·2007 tentar Pe.nbagian ;, Urusan Pemeriritaha"rt. 'antara Pemerintal Pernerintah Daetah 0Provinsi. dan Pernerintah Daera Ka bu paterr/Kota; (Lem bar~rCNe·gara Repi..iblik Indones: Tahun 2007 .· Nornor 821 Tambahan Lernbaran Negar Nomor 4737); · · ·• · ..". ·_. . · · . · · · Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentar. Peraturan .: Pelaksanaan · ketentuan . Undang-Undar Nomor 6 Tahun 2014 teritang Desa.Il.embaran Negar Republik .Indonesia · · Tahun · . 201.4 .:.Nomcir 12: Tambahan ·Lembaran Negara Republik. Indonesia Nome 5539) sebagaimana 'telah diubah dengan :· Peratura Pemerintah Nomor 47 Tahun 20'15 tentang Perubaha Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun '2014 tenta.n Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 tahu 2014 ten tang Desa (Lembaran · Negara Republi Indonesia Tahun · · 2015 Nomor . 157, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia NdinOr 5717); Peraturan Pemerintah Nomor .60 · Tahun 2014 .tenta.n Da ha Desa Yang Bersurriber Dari Ahggaran. Pendapata dan Belanja . Negara (Lembaran Negara Republi Indonesia . Tahun 20'14' Nornor '168,. , Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 555~ ···6. -: ... : . ; :.:.,' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan . Pemerintah Nomor 22 Tahun 291$ tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam - Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun · 2014 Ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015- Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15.Peraturan Menteri f:>alamNegen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 1015 'I'entang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 · Tab.Un -2016 Tentang Pemoei!i.tuka.n Produk Hukura Daerah Kabupaten Kolaka Timur. "1 )(.. -~

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintaharr Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan DPRD kabupaten Kolaka Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan , prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana · dimaksud dalam .: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaa'n urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . . 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang berkedudukan sebagai unsur penye1enggara pemerintahan Daerah. BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA MEMUTUSKAN . Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR
5.Perangkat Daerah adalah urusan pembantu Kepala Daerah dan · DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabu paten Kolaka Timur.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Dusun adalah bagian wilayah desa.
10.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan • oleh Pemerintah Desa ~ dan Badan Permusyawarafan Desa.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya- disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
14.Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang clibentuk oleh pemerinta.h desa berdasa.rkan usul dan prakarsa. masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
15.I..embaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hokum adat, berwenang untuk menata clan menyelesaikan pennasalahan kehidupan masyarakat setempat.
16.,Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan Uang · teimaslik; didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDeSEl adalah rencana keuangan tahunan . desa, yang bersumber dari pendapatan desa.
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut PPKDadalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19.Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarakan bersama dengan BPD..
20.Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan sebagai calon · yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa .. di Kabupaten Kolaka Timur.
21.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dari · unsur PNS oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
23.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkanusulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalamDaftar Pemilih Sementara;
26.Daftar Pemilih Tetap y~g selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21.Hak pilili adalan Bak yang dimiliki pem.mn Untuk menentukan sikap pilihannya.
28.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan untuk mendapatkan

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten KolakaTimur.
(2)Pemilihan Kepala Desa eecara serentak sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

29.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan bakal calon.
30.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
32.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
33.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
34.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35.Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya disebut PP& adalah Panitia pemilihan di Kabupaten yang di bentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. ( -~ (. Pasa14

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas kegiatan:
1. a.Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masajabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan . sebelum berakhir masa jabatan:
2. b.Pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan:
3. c.Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disafripaikan dfilam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Pμtri Desa,

Pasal 3

( 1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelom bang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
b.kemampuan, iteuangan Daerah; dan/ atau
c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Kolaka Timur yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan interval waktu paling'lama 2 (dua) tahun. serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berasal dari PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratatan perundang-undangan.
1. d.Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu ~Q (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD;
2. e.persetujuan · biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) 1;1¢ sejak diajukan oleh PPKD.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : . ' . .
1. a.Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.. klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalamjangka waktu 20 (dua puluh) hari;
3. c.penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima orang calon;
4. d.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
5. e.pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa daiam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
6. f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(4)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) hruf c terdiri atas kegiatan :
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan;
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
3. c.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak iebrh dari i (satu] orang, caion terpilih ditetapkan .: berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(5)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf d terdiri atas kegiatan:
1. a.Laporan PPKD mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 · (tujuh] hari setelah pemungutan suara;
2. b.Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 {tujuh) hari setelah menerima laporatl dafi PPKD;
3. c.Bupati menerbitkan keputusanmengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; --------·-·-···-----

Pasal 5

(1)Bupati membentuk PPK dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara serentak.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: - -
1. a.merencanakan,. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksariaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan dan diajukan oleh PPKD;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan .: pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
6. f.inemfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala besa tingkat Kabupaten; .
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d paling banyak tambahannya 2 % dari jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan oleh PPKD.
(4)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten K6lfilm'i'imtir terkait dan. Ferum Kon'itii'likasi Piffipman Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari unsur;
1. d.Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat ~O (tiga P1!h1h) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
2. d.seksi-seksi dengan jumlah personil disesuaikan dengan ke bu tuh an
(4)Hasil pembentukan PPKD sebagai di maksud ayat (1) disampaikan ! secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada DPRD.
(5)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat . (3) mempunyai tugas;
1. a.Menetapkan · tata cara pemilihan Kepala Desa;
2. b.Menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; .
3. c.menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan PPKD setelah mendapatkan persetujuan BPD; .
4. d.mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui ,· Camat;
5. e.membentuk dan menetapkan KPPS; f .. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
6. g.melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih; ' h.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. i.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. j.membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjarmgan, · berita acara basil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal caion, berita acara hasii penetapan calon, dan penghitungan suara;
9. k.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa: I. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
10. m.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; n.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
11. o.melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
12. p.menerima dan menmaiildanJtiti J.at,oran pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
13. q.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 7

( 1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.

(2)Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
(3)Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
1. a.pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
2. b.pembuatan 'bilik tempat pemilihan;
3. c.honorarium panitia dan petugas;
4. d.biaya konsumsi dan biaya rapat;
5. e.pengadaan/ sewa alat-alat perlengkapan; dan
6. f.biaya lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. ( 5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa.
(6)KetentUan lebth IanJut me-ngenai pedoman pemoiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati. -~.
(6)PPKD bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab;
(7)PPKDbertanggung jawab kepada BPD.
(8)Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi PPKD.
(9)Dalam hal anggota PPKD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan . diberhetikan dari keanggotaan PPKD dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD. ( 10) Pergantian anggota PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan BPD. : Pasal 9 ( 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebdgaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: . · · · '-''
1. a.Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah beruinur 1 7 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
2. b.Tidakmengalami gangguan jiwa/ingatan;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumt etap; dan
4. d.berdomisili didesa · sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Penduduk.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),. tidak dapat menggunakan hak memilih . Bagian Ketujuh Penetapan Pemilib.

Pasal 8

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat. · ,
(2)Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

(1)Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPKDpadat . . . empat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan , sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 13

(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui pengurus Rukun Tetangga /RukunWarga /Dusun
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga} hari, sejak berakhimya jangka waktu perbaikan DPS, sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (4).
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat .: memberikan informasi yang meliputi:
1. a.Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
3. c.Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; a tau
4. d.Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. .
(3)Saran dan usul penyempumaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa · ·· · , -
(4)Usul perbaikan dan informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

Bagi cal on pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat mengunakan hak I-'

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah;: kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk, PPKD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau pindah ~~~- (

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan ditetapkan/disahkan oleh PPKD.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…