DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pemerintahan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai desa; organisasi pemerintahan desa; hubungan dan tata kerja organisasi pemerintah desa; penghasilan pemerintah desa; peraturan desa; keuangan dan kekayaan desa; pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; kerja sama desa; lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; serta pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan . Daerah-Daerah Tk.11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hurt 2003 Nomor 4 7, Tam ban.an Lembaran Negara Nomor 4286); BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2016 TENT.ANG PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SALIN AN ·5,_ ., ,f- ...
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana -telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemertntahan Daerah Provms1 dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peratliran Pemerintan Nomot 47 Tahtin 201s te:tttang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara _J,( Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bers umber - Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5694);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentarig Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor . 2091); .
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun - 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmggai dan Transrmgras1 Nomor i Tahun 2615 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tettinggfil aan Ttfansmigra.si Nomor 3 Tab.tin 201s tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 160); 1 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi N0m0r 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 162);
18.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara· Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Perfibangunan Kawasan · Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 359);
22.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah · Lingkup Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
24.Peraturan Daerah Nomor i Tahun 20i6 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1); _)(.

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah dan DPRD Kaoupaten Kolaka Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip NKRI • sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undarig Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara yang . menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas · otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai . unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
6.Kecamatan adalah Wilayah. Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten,
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan. BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA MEMUTUSKAN · Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKATIMUR dan BUPATIKOLAKATIMUR . !
8.Desa adalah Kesatuari masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asa1 usul, adat istiadat dan sosialbudaya masyarakatsetempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Dusun adalah bagian wilayah desa.
10.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan . oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12.Baclan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
13.LembagaKemasyarakatan adalah · 1embagayang dibentuk oleh pemerintah desabercirukrkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa. ·
14.Lembaga adat adaJah lembaga yang telah tumbuh clan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata clan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
15.Penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk' mewujudkan desa yang maiu dan mandiri.
16.Pembentukan desa adaJah pemberian status desa.
17.Penghapusan desa ada]ah pencabutan status sebagai desa dan selanjutnya digabung ke desa lain yang bersandingan.
18.Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
19.Keuangan desa ·. adalah · semua hak dan kewajiban desa yang dapat dini1ai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik oefupauan.g matiptin berupa barartg yang dapat dijadikan mi1ik desa yang berhubungan dengan hak dan.kewajiban desa. I . .x
20.Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa
21.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari _ kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah
22.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang ditetapkan dengan Peraturan desa
23.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD.
24.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama -- pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintaharf pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25.Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan KepalaDesa.
26.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenaipenyelenggaraankegiatan desa. '
27.Pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi peiaksanaan penyeienggaraankegiatan desa.
28.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serla memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, . program, kegiatan, dan ·h pendarnpingan yang sesuai dengan esensi masalah · dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang· selanJlitilya diseblit RPJM Desa adfilfili aoklimen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meihuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan desa, Kebijakan Umum dan . I

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

a.Pernekaran daril (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;

Pasal 2

( 1) Pernbentukan desa . ditetapkan dengan mempertimbangkanprakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat,kemampuandan potensidesa. ~

(2)Bupati dapat memprakarsai pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahandesa diwilayahnya. .. · Bagiail Kesatu Pembentukan

30.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mernpertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuhtakhirkan, program prioritas pembangunan desa · rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang .dilaksanakan langsung oelh Pemerintah Desa rnaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencaria Kerja Pemerintahan.
31.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM atau LKMD adalah lembaga yang dibentukoleh rnasyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan "mitra dari Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. .. t

BAB II

·. DESA program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja,

Pasal 6

(1)Untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bu pati rnembentuk tim kajian pembentukan desa persiapan.
(2)Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Tim kajian pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan .

Pasal 5

( 1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.

(2)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam keputusan BPD yang clitandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkanberita acara kesepakatan.··.
(3)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
(4)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(l) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.
(5)Hasil kesepakatan ·. musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
1. b.Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi l (satμ)desa; dan
2. c.Penggabunganbeberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam mela.kukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 8

(l)Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan.

(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan.
(3).Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di kecamatan • · sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (golonganIII/b) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali . dalam masa jabatan yang sama.
(4)Penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala desa incluknya,
(5)Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:
1. a.Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.Pengelolaan anggaran , operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesainduk;
3. c.Pembentukan struktur organisasi;
4. d.Pengangkatanperangkat desa;
5. e.Penyiapan msilitas das~ bagi pendtidtik desa;
6. f.pembangunart sarana dan prasarana pemerintahan desa; · ,,· .-Pasal 7 Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4)dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling Iama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.
(4)Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan. · -~- t Pase.19 : ( 1) Penjabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan .- tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada kepala desa induk dan Bupati melalui camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanoleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan . diverifikasi ·
(3)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan DPRDKabupaten Kolaka Timur.
(4)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnyakembalike desa induk. ( 5) Penghapusan dan pengembaliandesa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan denganPeraturan Bupati,
(6)Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui DPRD, Bupati da]am waktu paling lama 7 (tujuh) hari Bupati menyanipaikan rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur • untuk dieVfil Ua.si.
1. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi,pendidikan,dan kesehatan;dan
2. h.pembukaanakses perhubunganantar desa.
(6)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penjabat kepala desa mengikut sertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, . wanita, dan lembagaswadayamasyarakat. -~ ·'·\ )-

Pasal 13

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

a.Batas lisia miiiimfil desa 5 {Ii.ma) tantin. tei'filtung sejak pembentukan;
b.Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1000 jiwa atau 250 kepala keluarga;

Pasal 12

(1)Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
(2)Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat ca.Iondesa pemekaran. j i ( 1) Peraturan Daerah tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubemur dan kode desa dari menteri.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayahdesa. ·- ,.

Pasal 11

•

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…