DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan derah nomor 14 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa. Adapun perubahan adalah sebagai berikut : penghapusan pasal 24 huruf e angka 7 dan pengubahan pada angka 11; pengubahan pada pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d dan penghapusn pada huruf m; pengubahan pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2); pengubahan pada pasal 29; penghapusan pasal 54 ayat (6);

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KA,BUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALADESA MEMUTUSKAN: I KABUPATEN KOLAKATIMUR · dan BUPATI KOLAKATIMUR · Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) memegang teguh dan mengamalkan panca.sila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TunggalIka; 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; - 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 7) tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara; -S) tidak • pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah. mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam - dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumuinkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 10)berbadan sehat; · 11)tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut; 12) tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;dan ,'~ _I • ·- --~ .:...._·., ~·

Pasal 25

( 1) Dalam rangka penjanngan, Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri mengaiukan lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua PPKD. ·

(2)Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dilampiri syarat-syarat:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.surat · pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.foto kopi ijazah pertama sampai terakhir dan • dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah;
5. e.surat keterangan bebas Narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
7. g.surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
8. h.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan
  1. 2.Ketentuan pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah dan huruf m dihapus sehingga pasal 25 berbunyi: 13) mempunyai Visi dan Misi serta Program Kerja. 'I , . • . I .' yang mempunyai kekuatan hukurri tetap dari Pengadilan Negeri;
  2. 1.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Ke:palaDesa;
9. j.surat pernyataan bahwa belum pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai i:! Kepala Desa;
10. k.surat pemyataan sanggup bertempat tinggal di · Desa yang bersangkutan selama menjabat;
  1. 1.foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
11. m.daftar riwayat hidup;
12. n.foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
13. o.surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
14. p.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
15. q.surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI/BUMD;
16. r.surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan dan aset 'dari Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa/Mantan Kepala Desa, Perangkat Desa/Mantan Perangkat Desa dan Anggota BPD;
17. s.surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai PNS;
18. t.surat izin cu ti dari pimpinan BPD bagi ang&ota BPD;
19. u.Surat Pemyataan tidak sedang menjadi pengurus dart anggota partai politik;
20. v.surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
21. w.naskah visi dan misi serta program kerja .

Pasal 26

( 1) PP~ melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan adminsitsasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang yang difasilitasi oleh PPK.
(3)Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 'dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan ' I dan keabsahan administratif bakal Calon Kepala Desa.
(4)PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(5)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.
(6)Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKDpaling lambat 6 ( enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan. --i. \ ,,';)
(3)PPKD menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
(4)Bagi bakal/calon kepala desa dilarang _mengundurkan diri dan memalsukan/merekayasa terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

3.Ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 26 berbunyi : ·t,.
5.Ketentuan pasal 54 ayat (6) dihapus sehingga pasal 54 berbunyi :

Pasal 29

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 lebih dari 5 (lima) orani, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria indikator &~~uai urutan prioritas sebagai berikut :

a.Pengalaman kerja (didahulukan yang mempunyai . pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan);
b.Tingkat pendidikan (didahulukan strata lebih tinggi dan apabila ada strata yang sama didahulukan konsentrasi bidang pemerintahan;
c.Usia (didahulukan yang lebih tua);
d.Domisili (didahulukan berdomisili yang lebih lama. atau yang iebih banyak jurnlah penduduk); dan
e.Seleksi tertulis dan wawancara mencakup pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya dan politik yang dirumuskan oleh . PPK. ..J ... _.

(7)Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan · administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.

4.Ketentuan pasal 29 diubah sehingga pasal 29 berbunyi : '~.--·--.:. - -~ ~ '. ---~

Pasal 54

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan jabatannya sampai dengan kepala desa definitive terpilih.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati paling lambat 1 ( satu) bulan mernbentuk PPK. •
(4)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi desa yang masa jabatan Kepala Desa telah habis dan/ atau bagi desa yang kepala desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, BPD segera membentuk PPKDpaling lambat 1 (satu) bulan.
(5)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah harus selesai paling lambat 3 . (tiga)bulan. ~1 '·! __ J Pembina Gol. N / a Nip. 19800317 200003 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NQMOR 22 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINS! SULAWESITENGGARA: 21 / 111 / 2016 Ttd S.AMSUL BAHRI MADJID • Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal 18 Oktober 2016 P1t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal 18 Oktober 2016 BUPATI KOLAKA TIMUR, Ttd H. TONY HERBIANSYAH Pasal II P~r.~ty.r~ P.~~~-~ mi w.-μ~~ b~r!~μ p~g~ mnggaj diundangkan. · Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah rm dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten · Kolaka Timur; '

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…