DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan zakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai maksud dan tujuan; organisasi; hak dan kewajiban muzakki dan badan amil zakat nasional, Kabupaten dan LAZ, pembiayaan Baznas, LZ dan penggunaan hak amil; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; penghitungan zakat; pengawasan; pelaporan dan pertanggunggjawaban; sanksi administrasi; ketetuan penyidikan; serta ketentuan pidana. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban mat Islam yang mnampu sesuai tuntnan Al-qurhn dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensia) bag upaya mewujudkan kesejanteraan masyarakat,
b.bahwa dalam rangka mengopumalkan pengelolaan zahat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah [professional, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
c.bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perl

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) scbagairmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 200O tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghas~lan (lembaran BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA TIMUR, 200O Nomor 127, Tambahan NO1or 3985, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Negara Tahun Lembaran Negara Undang-undang P ' ' ,. � ')" ""'' . .,. '""'�""�" (bentUkKa tfattran rtueuuguoooooooo (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 220II Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 5234),
4.Undang Undang Notor 23 Tahun 20I1 tentang Pengelolaan Zakat tLembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5255l;
5.Undang-undang Nono- 8 Tahun 2013 tentang embentukan Kabupaten olaka Timur di Prov1st Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahu 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonsia Nomor 5401
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintatan Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagamana telah diubah beberapa kah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Uembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia NOmor 5679; 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahu 2005 tentangPengelolaan, Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578],
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Noor 4737,
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 22010 tentang Zakat tau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnva Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto [Lembaran Negara Repablik Indonesia Tahun 20IO NOmor 98, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nornor 5148) 10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 38, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia NOmor 5508) 1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 3. •. . ' /! 1 • 2.Peraturan Badan Ail Zakat Nasional Nomor 0I Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengauan Pertuimbangan Pngangkatan/Pemberhentan Pimpinan Hadan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakar Nasional abupaten/ota,
13.Peraturan Badan Ami Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian RRekomendasi zin Pernbentukan Lembaga Ari! Zakat Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Dan BUPATI KOLAKA TIMUR Menetapkan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN pengawasan pedistnbusian 16.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk membenikan

9.Lembaga Amil Zakat yang selanjumya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentk masyarakat yang merliki tigas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendavasunaan zakat er 1O. Unit Pengumpu! Zakat yang selanjutnya disingkat UP adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat 1 Zakat adalah hara yang wajib disisihkan oleh scorang muslim atau Badan yang dimiiki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengcluarkan zakat
13.Mustahi adalah Orang atau Badan yang berha menerima zaa Pengelolaan zakat adalah kegatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan terhadap pendataan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat
15.Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiki sescorang atau badan yang arena tu diwajibkan zakat Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan. 17 Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Shadaqah adalah hart atau nonharta yang dikcluarkan scorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum Hibah adalah pembenan ang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada wakt orang tu hidup kepada badan amil zakat.
20.Wasiat adalah pesan ntuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan tu baru dilaksanakan sesudah pembeni wasiat meninggal dumnia dan sesudah disclesaikan penguburannya dan peiunasan utang tang ika ada. 21 Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku 22 Kafarat adalah denda wajjib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar I . perlindungan, pernbinaan dan pelayananan Muzak.ki, Mustahi dan Amil Zakat kepada

Pasal 3

Pengelolaan Zakat beruuan untuk

a.Meningkatkan pelayanan bag rasyarakat dalam menunaikan akat sesuai dengan tuntutan agama,
b.Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kcagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan mnasyarakat dan keadilan sosial, c Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

mengusulkan terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur kepada bimbingan Masyarakat Islam setelah diadakan Fit Profer

(6)( .5) (2 Bupati dapat Pengurus BAZNAS Direktr Jenderal Kementerian Agama Tes olch DPRD Sebelum pengusulan sebagaimana dimaksud pa(a ayat (I) terlebih dahulu Bupati melalui Bagian Kesra membentuk tim seleksi untuk melaksanakan seleksi calon pengurus BAZNAS Kabupaten [3) Tim seleksi calon pengurus Baznas sebagaimana dimaksud ayat [2) terdiri dari unsur Pemerintah,DPRD, MUI, dan Tokoh Masyarakat (4] Hasil seleksi Calon Pengurus Baznas yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan kepada DPRD ntuk fit And proper test jumlahnya harus lebih 3 (tiga) atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dari jumlah Pengurus Baznas Kabupaten Fit and Proper Tes DPRD sebagaimana dimaksud pa(da ayat (4) dilaksanakan oleh Komisi yang membidangi dan dapat mengikuti sertakan unsur Kemenag Kolaka Tirur dan Baznas Propinsi Tata cara pelaksanaan ftn profer tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ditentukan Komis; DPRD berdasarkan Tat1b DPRD, (1
(7)Tata cara dan aturan pelaksanaan seleksi pemilihan pcngurus Baznaz Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Tim Selcksi pengurus Baznas Kabupaten (I) Banas drnasud Pasal S Kabupaten Kolaka Timur sebageimana dalam Pasal 4 merupakan organisasi 5
(2)Baas Kabupaten Kolaka Traur sebagairana dimaksud pada ayat (lj melaksanakan ugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat abupeaten sesua dengan kebijakan BAZNAS. 6 dan ' kerja pada mengeluarkan Administratif, kegiatannya; untuk dapat menfasilitasi pembinaannya disetiap

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, KABUPATEN DAN LAZ vertkal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAZ Provins

Pasal 8

berkewajiban Pasal T Dela melaksanakan gas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur membentuk UPZ pada SiPD, badan usaha milk dacrah,perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah Desa/kelurahan at nama lainnya, dan tcmpat lainnya Ketentuan mengenai organisasi dan tata BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur maengact ketentuan Peraturan Perundang undangan

Pasal 6

( Muzak.ki zakatnva (3] Pemerintah Dacrah pembentukan LAZ disertai Desa/Kelurahan (l) LA dapat dibentuk oleh masyarakat melalui Lembaga Pemerintahan Desa serta oleh Organ1sast kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negen

(2)Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
1. a.Berbenrtuk lembaga berbadan hukur; b.Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
2. e.Memiliki pengawas syariat; d Memiliki kemampuan teknis keuangan untuk melaksanakan
3. e.Bersifat nirlaba;
4. f.Mermiliki program untuk mendayagunakan zakat bag kosejahteraan urat, dan
5. g.Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala +2 (1 • [2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi sccara transparan dani BAZNAS Kabuapten dan/atau LAZ tentang penguampulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten atau LA2 merpunyai kewajiban:

a.mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzak.ki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
b.membeikan informasi secara transparan kepada muzak.ki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
c.mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;

BAB V

PEMBIAYAAN BAZNAS, LAZ DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 10

(Ii Biaya operasional BAZNAS kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (21 Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah tidak mencukupi untuk biaya operasional, BAZNAS kabupaten dapat mcnggunakan Hak Amil

(3)Desaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diteta pkan sesuai dengan syariat Islam dengan tempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan cfisiensi dalam pengelolaan zakat dengan persetujuan bersama bupati dan DPRD

Pasal 11

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (I) dan ayat (2) BAZNAS kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di bidang agama.

Pasal 12

Biava operasional LAZ dapat dibebankan pada APBD dan/atau Hak Ami yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dengan persetujuan bersama Bupati dan DPRD. 14 ' 7 sampai dengan akhir bulan Desember. t2) Pengurpulan Zakat mal dapat dilakukan dalam bentuk barang dan dalam bentuk setoran langsung ke Rekening Bank yang ditunjuk oich pejabat yang berwenang

(3)Tata cara, prosedur dan mekanisme Pengumpulan Zakat scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 13

(1} Zakat terdin atas zakat mal dan zakat titrah [2 Harta yang dikenai akat adalah: a.emas, perak, an logam mulia lainnya, buang dan surat berharga lainnya; c permagaan;

d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e peternakan dan perikanan f pertambangan,
g.perindustrian h pendapatan dan jasa, dan rikaz

(3)Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama 8 mulai awal bulan Januari

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…