DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai maksud dan tujuan; pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan; pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; tuntutan ganti rugi. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertangsung jawab, perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah;
c.bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dan unsur-unsur yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Miik Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, • • •

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4.Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang • • Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pererintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438], 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia NomOr 5401),
9.Undang-Undang Noror 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Millik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197l Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 2967], 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3] Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515], 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang / t • •

Menetapkan

Menetapkan : Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737]; I5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165];

16.Peraturan Pemerintah Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), L7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Penjualan Barang Milik Negara/daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan dipisahkan;
20.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang pengelolaan jaringan dokumen dan informasi hukum kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. • I I Nomor 153 Tahun 2004 Barang Daerah yang '

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan I Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. • 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pererintahan oleh Pemerintah Daerah dan urusan Dewan • Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnva dalam sister dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur
5.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
8.Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah
9.Pengguna Barang Milk Dacrah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala SKPD sclaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah
10.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanyutnya disebut Kuasa Pengguna adalah bagian SpD yang melaksanakan satu atau beberapa program. IL. Barang Milik Dacrah adalah semua barang yang dibel atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 12 Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertangung jawab mengkoordinasi penyelenggaraan Pengelola Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD
13.Pihak lain adalah pihak-pihak selain SKPD 14.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 4 /l • I dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur
16.Pengelola Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, • standarisast barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. 17 Penyimpan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut penyimpan adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang
18.Pengurus Barang Milik Daerah selanjutnya discbut pengurus adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. 19.Rumah daerah adalah rumah daerah yang diriliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Dacrah yang ditetapkan.
20.Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitas dalam l [satu] periode tertentu 21 Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 2 Penentuan Kebutuhan untuk merumus.kan adalah kegiatan atau tindakan rincian kebutuhan pada kegiatan untuk barang dari gudang atau ke satuan kerja perangkat adalah menyalurkan/mengirimkan tempat lain yang ditunjuk 26 perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang dituangkan dalam anggaran
23.Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia 24 Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan/atau pemeliharaan barang daerah
25.Penyimpan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya Penyaluran daerah/ unit kerja pemakai 27 Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milk daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
28.Pengamanan adalah kegiatan a tau tindakan • • • • pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
29.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
30.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantan
31.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya
32.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
33.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya
34.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milk daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain terscbut dalam jangka waktu tertentu yang telab disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
35.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milk daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terscbut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati
36.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan/atau Pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 37 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan • • • barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah, 38 Penjualan adalah pengalihan kepemihikan barang milk daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang
39.Tukar-Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang paling rendah dengan nilai seimbang
40.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik dacrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 41.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pclaporan hasil pendataan barang milk daerah 42 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milk daerah
43.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna
44.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah dattar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang milk daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

(l) Barang milik daerah meliputi

a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; d.an
b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b meiiputi
1. a.barang Yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang seems,
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari [ • • ' perjanjian/ kontrak,
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang- undang; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
(1)Pengelolaan Pasal barang milk daerah dtlaksanakan • berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, cfisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2)Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran; penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian; penghapusan; pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan gant rug

BAB ILL

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Pengelola/Pembantu Pengelola

Pasal 5

(l) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungiawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat t1), Bupati dibantu oleh.
1. a.Sekretaris Daerah selaku pengelola,
2. b.Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola; c Kepala SKPD selaku pcngguna;
3. d.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna, e Penyimpan barang milik daerah; dan f Pengurus barang milik daerah. I f a b c d e f 8 h 1 • J k • I. • m -------- I •

Pasal 6

(I) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang a menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah,

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
c.menetapkan kebijakan pengamanan barang milk daerah,
d.mengajukan usul pemindahtanganan barang mihik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; I I
e.menyetuut penghapusan usul pemindahtanganan barang milk daerah sesuai dan batas 9 l kewenangannya; dan f menyerujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

(2)Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab;
1. a.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milk daerah,
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milk daerah;
3. c.menehiti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. d.mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati; inventarisasi barang milik daerah; dan
5. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
(3)epala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku pembantu pengelola bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD
(4)Kepala SPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab
1. a.mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola,
2. b.mcngajukan permohonan penctapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari bcban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan pelaksanaandalamkoordasie melakukan • • (5
5. h.melakukan penggunaan pengawasan barang milik dan pengendalian atas daerah yang ada dalam I penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6. e.mengamankan dan memelihara barang milik dacrah yang berada dalam penguasaannya;
7. f.mengajukan usu) pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milk daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola
8. g.menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola; penguasaannya, dan
9. i.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola Kcpala Unit Pelaksana Teknis Daerah sclaku kuasa pengguna barang mihik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
10. a.mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan,
11. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya,
12. c.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
13. d.mengamankan dan memehihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, e melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milk daerah yang ada dalam penguasaannya, dan
14. f.menyusun dan menyampaiakan Laporan Barang Kuasa engguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan. (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
(6)Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasea pengguna. dan
(7)Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna • • •

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1 Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. [2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian

(3)Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana erja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peratran Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(4)Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagainane dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
(5)Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA] masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan rencana APBD

Pasal 8

Pengelola bersama Kcbutuhan Barang pengguna membahas usu] Rencana Milk daerah/Rencana Kcbutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan scbagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDJ

Pasal 9

(I) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kcbutuhan Barang Milk Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Dacrah (DKPBMD), sbagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemehiharaan barang milik daerah.

(2)Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Dacrah (DKPBMD), ditetapkan dengan Keputusan Bupati I II / • • •

Pasal 10

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…