DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR INI BERISIKAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 3. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 4. PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 5. KETENTUAN LAIN-LAIN 6. KETENTUAN KHUSUS 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 ) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- SALINAN Menetapkan : Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kolaka Timur
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kolaka Timur.
8.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Kabupaten Kolaka Timur.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11.Tunjangan keluarga dan tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
12.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat–rapat dinas.
13.Tunjang jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14.Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil, ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan perda,badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
15.Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
16.Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melakukan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD.
17.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan bagi pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan kesehatan, jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas, dana atribut,rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan,belanja rumah tangga dan tunjangan transportasi.
18.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD bila meninggal dunia atau mengahiri masa bakti.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan daerah ini Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.
(2)Pembebanan Pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan ;
1. a.Ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
2. b.Wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
3. c.Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf e diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain mulai terbentuk sampai dengan selesai melaksanakan tugas.

Pasal 8

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 9

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan untuk memenuhi pertanggunggung jawaban moril Pimpinan dan anggota DPRD kepada pemilihnya didaerah pemilihan yang bersangkutan, dan diberikan paling lambat sehari sebelum reses.

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan tingkat kelompok kemampuan keuangan daerah.
(3)Penentuan tingkatan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 11

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…