DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tata cara pemberian dan penghitungan; tata cara pengajuan; penggunaan; serta laporan pertanggungjawaban;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik yang dilegalisasi oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang berwenang;

b.fotokopi Surat Keterangan NPWP;
c.Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
g.surat pernyataan partai poliuik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPDyDPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditembuskan kepada Ketua KPUD dan Kepala SKPD yang berwenang

Pasal 10

I) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikeruai oleh Kepala Kantor
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari KPU dan unsur Sekretariat Daerah
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(5)Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana 8 dimaksud pada ayat (l) dibebankan pada APBD Pasal 1l (I) Hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara. [2) Format berita acara hasil penclitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini
(3)Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Pasal 12

(I) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.

(2)Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BAB IV

PENGGUNAAN Penggunaan sebagaimana berikut· bantuan dimaksud

Pasal 13

keuangan dalam Pasal 2 partat adalah politik sebagai ' dana penunjang kegiatan pendidikan dengan besaran paling banyak 60% (enam persen); dan

b.operasional sekretariat partai politik paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

(I) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf a berkaitan dengan :

a.peningkatan kesadaran hak dan kewajiban 9 politik pu)uh • masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b.peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c.peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan mnembangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
d.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
e.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membanguan etika dan budaya politik; dan
f.pengkaderan anggola partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

(2)Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan mempcrhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila I I J
(2)
(3)

Pasal 15

Kegiatan operasional sekretariat partai politik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berkaitan dengan

a.administrasi umum;
b.berlangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip; dan
d.pemeliharaan pcralatan kantor Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat Partai Politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat Partai Politik. Daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b antara lain telepon, pulsa internet, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Partai Politik wajib membuat memelihara bukti penerimaan dan dana bantuan keuangan. pembukuan pengeluaran dan atas 10 •

Pasal 17

barang dan (fisik), habis (I) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD

(2)Laporan pertanggungawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari:
1. a.rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan, dan
2. b.barang inventaris/modal persediaan pakai pengadaan/ penggunaan jasa.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

Pasal 18

(1)Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD sccara berkala I [satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setclah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan [2) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati.
(3)Laporan pertanggungijawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan masyarakat. Laporan dalam

Pasal 19

pertanggungjawaban sebagaimana Pasal 15 terbuka untuk dimaksud dketahui

Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati KETENTUAN PENUTUP I I • • Agar setiap pengundangan penempatannya Kolaka Timur orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ditetapkan di Tirawuta 1 25-04- 2016 UR, % Diundangkan di Tirawuta pada tanggal 25--A- 2016 / Pit. SEKRETARIS DAERAH f\ KABUPATEN KOLAKA TIMUR, I ANDI MUH. IQBAL TONGASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR IO NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA . l0 /2016 12 • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR A0 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. UMUM Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tanggal 4 Januari 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kolaka Timur perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Penvesuaian sebagaimana dimaksud di atas terutama berkenaan dengan pengaturan dalam penghitungan besaran bantuan keuangan, penggunaan, dan pengaturan mengenai sanksi. Penghitungan besaran bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik pada pemilihan umum DPRD terhadap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Mengenai penggunaannya juga sudah ditetapkan, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Sementara untuk sanksi diberikan kepada partai politik penerima bantuan keuangan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungiawaban pcnggunaan bantuan keuangan dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…