DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI BERISIKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH 3. RUANG LINGKUP 4. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 5. LEMBAGA PENGELOLA 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. PERIZINAN 8. INSENTIF DAN DISINSENTIF 9. KERJASAMA DAN KEMITRAAN 10. PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 11. PERAN MASYARAKAT 12. MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 13. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 14.LARANGAN 15. SANKSI ADMINISTRATIF 16. KETENTUAN PIDANA 17. KETENTUAN PENYIDIKAN 18. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan Sampah di Kabupaten Kolaka Timur memerlukan peran secara terpadu dari berbagai pihak meliputi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menyusun Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
4.Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Nomor 5401);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

Pemerintah Daerahbertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya. 5

Pasal 3

Pengelolaan Sampahdilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.masyarakat;
c.Badan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.SampahRumah Tangga;
2. b.SampahSejenis Sampah Rumah Tangga;
3. c.SampahSpesifik.
(2)SampahRumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalamrumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
(3)SampahSejenis SampahRumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitassosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik meliputi:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;dan /atau
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Tata cara mengenai pengelolaan SampahSpesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

(1)Kegiatanpengurangan Sampah rneliputi:
1. a.pembatasan timbulan Sampah (reduce); 6
2. b.pendauran ulang Sampah (recycle); dan
3. c.pemanfaatan kernbali Sampah (reuse).
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 6

Untuk mengawasi ditaatinya ketentuan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

a.pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan;dan
b.fasilitasi kepada rnasyarakat dan badan dalam mengernbangkandan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.

Pasal 7

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 8

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampahyang terdiri dari:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mudah terurai;
3. c.Sampah yang dapat digunakan kembali;
4. d.Sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.Sampah lainnya.
(2)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, an tara lain:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 7
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.
(3)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
1. a.setiap orang pada sumbemya;
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. c.Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Kegiatan pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
1. a.pengumpulan Sampahdi kawasan yang dilakukan secara aman bagikesehatan dan lingkungan; dan
2. b.penyediaan TPS dan/atau TPS 3Ryang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
(2). TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:

1.Sampah yang dibuang harus terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
2.luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
3.mudah diakses;
4.tertutup;
5.memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(3)Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. b.Pemerintah Daerah.
(4)Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sejak pemindahan Sampah dari tempat SampahRumah Tangga ke TPS sampai ke TPS 3R dan /atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.

Pasal 10

(1)Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
2. b.Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. c.Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber 8 Sampah sampai ke TPS/TPS 3R/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
4. d.Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. b.melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atauTPS 3R ke TPA atau TPST.
(4)Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 11

(1)Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah yang dilaksanakan di TPS/TPS 3R/TPST dan di TPA.
(2)Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemadatan;
2. b.pengomposan;
3. c.daur ulang materi; dan/atau
4. d.daur ulang energi.
(3)Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…