DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Keuangan Desa; Sumber Pendapatan Desa; Pelaksanaan Anggaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Anggaran · Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kolaka Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4.Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas BUPATI KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR to TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 457 5);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali, terahir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan menteri dalam Negri Nomor 20 TAhun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661 ). 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah KolakaTimur
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten KolakaTimur.
3.Bupati dalah Bupati KolakaTimur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Badan Pengawasan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan daerah di Kabu paten Kolaka Timur.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-'-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PEND~ATAN BELANJA DESA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR 4 dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetepakan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanju tnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11.Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan d an Belanja Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa terse but.
14.Perimbangan Keuangan Kabupaten dan desa adalah· dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada desa.
15.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersum ber dari bagian dana perim bangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator.
16.Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBDdan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 5

Pasal 2

( 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, efesien, dan efektif serta tepat waktu;

(2)Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

17.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
18.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19.Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemeriritah Provinsi Pemerintah Kabupaten, dan Sumbangan dari Pihak Ketigamaupun Pinjaman Desa
20.Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
21.Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa yang selanju tnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
22.Rencana KerjaPemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu} tahun.
23.Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa. 6

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 6

Penghasilan dan/ tunjangan BPD a) Ketua sama dengan penghasilan atau tunjangan tetap sekertaris desa b) Wakil ketua 85 % dari penghasilan ketua BPD c) Sekertaris 75 % dari penghasilan ketua d) Anggota70 persen dari penghasilan ketua, dan

Pasal 5

( 1) Kepala Desa dan / a tau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat a tau atas permintaan sendiri dan telah mempunyai masa kerja sesuai dengan masa baktinya, diberikan tanda penghargaan dan/ atau sejumlah uang tunai sebesar 10 (sepuluh) kali penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati;

(2)Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 1 OOo/o (Seratus persen) selama masa pemberhentian sementara dari penghasilan tetap Kepala Desa dan/ a tau Perangkat Desa;
(3)Bagi pejabat yang melaksanakan tugas penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sama dengan penghasilan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang digantikan.

Pasal 4

(1)Kepala Desa dan Perangat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan .lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
(2)Penghasilan tetap dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa;
(3)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBbesa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten 7

Pasal 11

(1)Sumber Pendapatan.Desa terdiri atas:
1. a.Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, basil kekayaan desa, basil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 10

Penentuan Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penghasilan berupa tunjangan yang diberikan kepada BPD ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam APBDesa.

Pasal 9

(1). BPD diberikan penghasilan berupa tunjangan .sesuai dengan kemampuan keuangan desa
(2). Penghasilan berupa Tunjangan yang diterima BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. 3) Penghasilan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Ketua, wakil Ketua, sekretaris dan anggota paling sedikit sama dengan Upah Minimum
(4)Penghasilan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Ketua setara dengan sekretaris Desa, wakil Ketua 80 persen dari Ketua BPD, sekretaris 70o/o dari Ketua BPD dan anggota 60°/o dari ketua BPD.

Pasal 8

Tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

a.Tunjangan Jabatan; dan
b.Honor Kegiatan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…