DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Keanggotaan; Tugas dan Kewenangan, Hak, Kewajiban Serta Larangan; Keuangan; Pemerintahan Anggota; Pengisian Keanggotaan Antar Waktu; Peraturan Tata Tertib; Rapat; Musyawarah Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai Pengisian keanggotaan di Badan Permusyawatan Desa; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengisian keanggotaan Badan Permusyawatan Desa. BUPATI KOLAKA TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA LANGSUNG TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR l\ TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan DPRD kabupaten Kolaka Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah urusan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
7.Dusun adalah bagian wilayah desa.
8.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Menetapkan MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR 4

Pasal 3

Jumlah anggota BPDditetapkan sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Susunan organisasi BPDterdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.Anggota
(2)Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
(3)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(4)Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.

12.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
14.Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
15.Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidu pan masyarakat setempat.
16.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18.Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarakan bersama dengan BPD.
19.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi pengetahuan maupun kepemimpinan.
20.Hari adalah hari kerja. 5

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI unsur masyarakat yang diselenggarakan oelh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

1.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan U ndang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3.Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau Sudah/Pernah menikah;
4.Berpendidikan serendah-rendahnya ta.mat Sekolah Menengah Pertarna atau sederajat;
5.Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
6.Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7.Wakil penduduk setempat yang dipilih secara demokratis; dan Paragraph2 Persyaratan Calon

Pasal 6

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokkratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembentuk peraturan desa, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan desa dan menjadi mitra pemerintah desa.

BAB III

KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN Paragraph 1 Kedudukan

Pasal 4

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang mencenninkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan pengucapan sumpah/janji keanggotaan masa bakti berikutnya.
(3)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

1.Jumlah penduduk kurang dari 1.500 jiwa sebanyak 4 (empat) orang;
2.Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
3.Jumlah penduduk antara 1.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
4.Jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang. 6

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan pemilihan keanggotaan BPD berasal dari:

1.APBDesa; dan/ atau
2.Sumber lain yang sah. ParagraphS Bia ya Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanfi bahwa saya akan memenunuhi kewafiban saja saya selaku anggota BPD dengan sebaik- baiknya,sejujur-jujunya,dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undanq- Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakn segala peraturan Perundanq-undanq Dengan selurus-lurusnua yang berlaku bagi Desa, Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan Negara kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 9

(1)Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. Paragraph4 Peresmian

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Tokoh adat yang terdiri dari Puutobu, Tonomotuo, Tolea, dan Pabitara di tingkat kecamatan maupun di desa secara kelembagaan memiliki hak suara 1 / 3 bagi pengisian keanggotaan BPD.
(3)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
(4)Pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), berkenaan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Paragraph3 Pengisian

8.Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. 7

Pasal 13

(1)pimpinan dan AnggotaBPD mempunyai hak untuk:
1. a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih;
5. e.memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BPD berhak:
1. a.memporeh biaya operasional;
2. b.memporeh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, nasional, pembibing teknis, dan kunjungan lapangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. BPD berhak:

1.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…